Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Komisi II Diskusi dengan BPK, Bahas Hasil Pemeriksaan dan Kedudukan DPRD pada BUMD Kaltim

Komisi II DPRD Kaltim berkunjung sekaligus menggelar diskusi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Komisi II DPRD Kaltim saat berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim di ruang rapat Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, Rabu (9/6/2021) lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi II DPRD Kaltim berkunjung sekaligus menggelar diskusi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim.

Mereka membahas hasil pemeriksaan BPK terhadap BUMD Kaltim tahun 2020 dan diskusi terkait kedudukan DPRD Kaltim pada BUMD Kaltim di ruang rapat Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, Rabu (9/6/2021) lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Kaltim yang dipimpin Veridiana Huraq Wang diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar.

Baca juga: Calon Jemaah Haji Batal Diberangkatkan Tahun Ini, Ely Hartati: Keputusan Pemerintah untuk Kebaikan

Di awal pembahasan, Veridiana mengatakan, hampir semua BUMD di Kaltim mengalami masalah dan minim kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), terkecuali Bankaltimtara.

"Kemudian terkait dengan rencana pembuatan peraturan daerah terkait dua perusda, yakni Melati Bhakti Satya dan Bara Kaltim Sejahtera," kata Veridiana.

Lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut, terkait kewenangan DPRD Kaltim, dalam hal ini Komisi II pada reperda tersebut masih menunggu keterangan tertulis dari BPK Perwakilan Kaltim.

Di sisi lain, BPK telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP).

"Tinggal kita tunggu hasil dari tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Kaltim. Karena menurut hemat kami, ini sangat serius terutama mengenai keuangan daerah," ujarnya.

Baca juga: Masa Kerja Tiga Pansus DPRD Kaltim Resmi Diperpanjang

Selanjutnya, Dadek Nandemar menyampaikan terima kasih atas beberapa masukan dan informasi yang disampaikan Komisi II DPRD Kaltim, juga dari Pansus Aset DPRD Kaltim.

Dari semua masukan dan informasi itu, ia bersama tim akan mengkaji dan mempelajarinya lebih lanjut.

"Terkait pemasalahan perusda dan perdanya, ini akan kita kaji, apakah boleh karena ini terkait hukum, kami masih perlu waktu," tandasnya.

Turut hadir dalam diskusi tersebut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Bagus Susetyo, dan anggota Komisi II DPRD Kaltim di antaranya Ismail, Sapto Setyo Pramono, dan Nidya Listiyono. (adv/hms8)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved