Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Program Sejahterakan Rakyat, Wagub: Pemprov Satu Frekuensi dengan DPRD

Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas nota penjelasan perubahan RPJMD

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humasprov Kaltim
Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi saat menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas nota penjelasan perubahan RPJMD 2019-2023 dan nota keuangan Raperda Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim 2020, Selasa (15/6/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas nota penjelasan perubahan RPJMD 2019-2023 dan atas nota keuangan Raperda Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim 2020 di Lantai VI Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Selasa (15/6/2021).

Hadi menyambut baik dan mengapresiasi seluruh pemandangan umum yang disampaikan seluruh anggota DPRD Kaltim melalui utusan fraksi masing-masing.

Baca juga: Prospek Pertanian Cerah, Gubernur Imbau Masyarakat Kubar Tangkap Peluang yang Ada

Hadi menegaskan, Pemprov Kaltim selalu siap berkomunikasi dengan DPRD Kaltim.

"Persoalan rakyat bukan hanya menjadi bagian dari dewan, tetapi gubernur dan wagub juga. Maka, kami siap berkomunikasi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sebut Hadi.

Respons juga diberikan atas pertanyaan sejumlah anggota dewan terkait penyerapan anggaran yang masih sangat rendah hingga pertengahan tahun ini.

Untuk pertanyaan itu, Hadi meminta agar Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani dibantu para asisten di lingkungan Pemprov Kaltim dapat menindaklanjuti hal itu.

"Segera kita tindak lanjuti," tegasnya.

Baca juga: Optimalkan Fungsi, BK DPRD Kaltim Bakal Lakukan Kunjungan ke DPRD Sulawesi Utara

Sementara terkait Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2020, khususnya pasal 5 ayat 4 tentang bantuan keuangan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kaltim minimal Rp 2,5 miliar per paket kegiatan, akan dikomunikasikan dengan gubernur sehingga ada kebijakan lain terkait persoalan tersebut.

Sementara mengenai banyaknya aspirasi rakyat masuk ke DPRD agar pemerintah daerah komitmen sejahterakan rakyat, Hadi menegaskan, Pemprov Kaltim satu suara.

"Sejahterakan rakyat, kita satu frekuensi dengan DPRD Kaltim. Karena, gubernur dan wagub juga sama-sama dipilih rakyat," tegasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Efendi dan Asisten Administrasi Umum Fathul Halim serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. (jay/sul/adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved