Kendaraan Over Dimensi dan Over Loading Makin Marak, Isuzu Turun Tangan Dukung Program Pemerintah

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, menargetkan Indonesia bebas kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) pada tahun 2023, Kamis (17/6/2021).

Adapun pelanggaran terbanyak berasal dari truk over loading yang mencapai 81,7 persen dengan kerugian negara 43 triliun pada tahun 2021.

Kemenhub terus berupaya memperbaiki dan menangani permasalahan ini guna menciptakan kondisi Zero ODOL. 

Terkait hal tersebut, Kemenhub telah melakukan pengawasan terhadap 21 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Baca Juga: Isuzu Kuasai 3,1 Persen Penjualan Kendaraan Niaga

Baca Juga: Pandemi Covid-19 di Kalimantan Timur, Isuzu Perkuat Layanan Purna Jual

Upaya lain yang juga dilakukan meliputi pelarangan kendaraan dengan muatan berlebih, menetapkan dimensi kendaraan saat memasuki jalan tol, dan memaksimalkan pengoperasian UPPKB di jalan nasional.

Reiner Tandiono, Technical Warranty Dept Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menjelaskan, sebagai produsen otomotif yang berperan dalam kendaraan niaga di Indonesia, Isuzu turut mendukung kebijakan pemerintah dalam memerangi kendaraan ODOL.

Reiner melanjutkan, keberadaan truk ODOL juga disebabkan oleh pengusaha yang mencoba untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan pengendara.

“Padahal dampak pada bisnis akibat kecelakaan truk ODOL akan jauh lebih merugikan" ujar Reiner.

Baca Juga: Isuzu Layani Servis Truk meski Pelanggan Tetap di Rumah

Baca Juga: Pemerintah Semarang Resmikan Pengoperasian 17 Bus Feeder Isuzu di Tengah Pandemi Covid-19

Demi mendukung kebijakan pemerintah, Isuzu Indonesia turut menciptakan ekosistem yang bebas dari ODOL.

Salah satunya dengan merancang produk sesuai aturan dan regulasi pemerintah.

Menurutnya, Isuzu juga selalu menjalankan SRUT untuk tiap kendaraan baru, bahkan bersama Kemenhub.