DPRD Kaltara Minta Pemprov Libatkan Pemerintah Pusat Atasi Kedatangan PMI

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sejak diberlakukannya kebijakan lockdown nasional di Malaysia, banyak Pekerja Migran Indonesia atau PMI yang memilih untuk kembali pulang ke Indonesia.

Pihak DPRD Kaltara pun meminta Pemprov Kaltara melibatkan pemerintah pusat, guna mengatasi potensi kepulangan PMI kembali ke Indonesia.

Menurutnya, Pemerintah Pusat harus dilibatkan, mengingat Kaltara sebagai wilayah perbatasan memerlukan bantuan dan dukungan, selain untuk menjaga nama baik dan harkat martabat bangsa.

Baca Juga: Atasi Pekerja Migran Masuki Perbatasan RI-Malaysia, Gubernur Kaltara Akan Bentuk Satgas PMI

Baca Juga: Oknum PNS di Krayan Nunukan Diduga Lakukan Pungli terhadap 3 Pekerja Migran Indonesia

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, saat ditemui usai
rapat bersama antara Forkompinda Kaltara dengan DPRD Kaltara di Kantor DPRD Kaltara, Jumat (18/6/2021).

"Terkait PMI, Pemprov harus melibatkan pemerintah pusat karena menyangkut harkat dan martabat kita sebagai sebuah negara," ujar Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris.

Lebih lanjut Norhayati Andris mengatakan, potensi PMI yang akan kembali ke Indonesia berjumlah ribuan orang.

Baca Juga: Oknum PNS di Nunukan Diduga Melakukan Pungli Terhadap Pekerja Migran, Berikut Keterangan BP2MI

Baca Juga: Mau Berobat di Kampung, Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia Malah Meninggal Dunia di Nunukan

Baik yang datang melewati jalur resmi, maupun yang tidak resmi seperti yang ditemukan di wilayah Krayan, Nunukan.

"Karena Malaysia lagi lockdown, pintu keluar masuk ditutup, dan PMI mencari jalan untuk pulang, bahkan ada yang menempuh jalur tikus tanpa pemeriksaan dokumen maupun kesehatan dan swab antigen Covid-19," ujarnya.

Berdasarkan tinjauan Norhayati Andris saat mengunjungi Krayan, Nunukan, dirinya melihat bila Camat dan Kepala Adat di Krayan cukup terusik dengan kedatangan para PMI, lantaran masyarakat takut tertular Covid-19.

"Kemarin saya ke sana, dan laporan dari Camat dan Kepala Adat di Krayan, mereka sangat terusik, karena keadaan Covid-19 hari ini, masyarakat tidak ingin PMI yang masuk itu tanpa jaminan sehat," ujarnya.

Dirinya pun berharap pemerintah bisa segera mengatasi permasalahan ini, mengingat peningkatan kepulangan PMI tidak memiliki batas waktu, selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Baca Juga: Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia Meninggal Dunia Saat Perjalanan ke Puskesmas Nunukan

Baca Juga: Ratusan Pekerja Migran Indonesia Pulang via Sei Nyamuk Nunukan, Pihak Calo Terancam Pidana

"Begitu ada permasalahan pemerintah harus bisa mengurus, dan ini harus diantisipasi dari sekarang, karena kita tidak tahu ini akan sampai kapan," tuturnya. (*)

Berita tentang Kaltara