Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Dampaknya Kian Memprihatinkan, Wagub Minta OPD Terkait Tindak Lanjuti soal Tambang Ilegal

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi meminta OPD terkait menindaklanjuti persoalan tambang ilegal yang tersebar di segala penjuru Kaltim.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humasprov Kaltim
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi meminta OPD terkait menindaklanjuti persoalan tambang ilegal, mengingat dampak dari aktivitas tersebut sangat memprihatinkan. 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi meminta OPD terkait menindaklanjuti persoalan tambang ilegal yang tersebar di segala penjuru Kaltim.

Kondisi tersebut dinilai sangat berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama masyarakat yang wilayahnya menjadi lokasi titik aktivitas pertambangan ilegal.

"Saya minta OPD terkait, baik ESDM dan DLH Kaltim, segera menindaklanjuti kondisi tersebut. Saya sepakat dengan dewan, meski izin pertambangan saat ini berada di pusat, kita harus monitor," sebut Hadi Mulyadi di DPRD Kaltim, belum lama ini.

Baca juga: Cetak Generasi Muda Berakhlak Mulia dan Berkualitas, Wagub Resmikan Pesantren Ribath Al Baghdadi

Hadi mengatakan bahwa apa yang disarankan anggota DPRD Kaltim harus ditindaklanjuti.

Sebab, kondisi illegal mining saat ini sudah sangat memprihatinkan mulai jalan rusak, polusi udara dan berbagai persoalan masyarakat lainnya.

Menurut Hadi, persoalan ini memang sudah diketahui Gubernur Kaltim H Isran Noor.

Hanya saja, karena kondisi izin dan aturan itu berada di pusat, bahkan tidak ada aturan yang menjelaskan daerah bisa melakukan pengawasan.

"Ini yang juga disesalkan Gubernur Isran Noor. Yang jelas, setiap ada keluhan masyarakat terkait masalah itu, saya selalu sampaikan pihak terkait agar segera ditindaklanjuti," ungkap Hadi.

Baca juga: Pemprov Siapkan Beasiswa bagi Penghafal Alquran 30 Juz

Selanjutnya, agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan berdampak negatif bagi siapa saja, maka perlu dilakukan tindakan, sehingga persoalan ini tak berkepanjangan.

"Perlu kita koordinasikan dengan pihak kepolisian dan TNI untuk bersama-sama bertindak, termasuk DPRD Kaltim," jelasnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved