Soal Temuan Ratusan Tukik di Beras Basah, Pemkot Bontang Belum Ambil Sikap, Tunggu Koordinasi BKSDA

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Potensi wisata sejak kemunculan ratusan tukik di Beras Basah, mulai dilirik Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang.

Namun potensi itu tak bisa dikelola secara maksimal lantaran Dispopar masih dibatasi regulasi yang ada.

Kadispopar Bontang, Bambang Cipto Mulyono menuturkan, pengelolaan wisata di Beras Basah masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Agar pengelolaannya bisa lebih maksimal, pihaknya pun berencana akan melakukan koordinasi kembali dengan Pemprov Kaltim.

Hal itu untuk memastikan, potensi wisata Beras Basah itu bisa dikelola bersama atau tidak.

Baca juga: BKSDA Selamatkan Owa-owa dari Bencana Banjir Berau, Jenis Satwa Dilindungi Berusia Satu Tahun

Karena kendala sejauh ini, pihaknya bergerak secara terbatas dan kurang leluasa menentukan sikap.

Bahkan untuk menentukan rencana, apakah Pulau Beras Basah bisa menjadi tempat budidaya penyu sekaligus wisata juga harus menunggu sikap dari Pemprov Kaltim.

"Belum, pengelolaan di sana kan masih wewenang provinsi, makanya nanti kami koordinasikan," tuturnya, saat ditemui di Gedung Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang, Senin (21/06/2021).

Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang, Aji Erlynawati menuturkan jika keberadaan tukik di Pulau Beras Basah itu telah dikoordinasikan ke BKSDA.

Saat ini ratusan tukik itu kondisinya baik dan masih dalam pengawasan petugas.

Rencananya mereka nanti akan dilepas. Namun sebelum itu, Pemkot Bontang masih menunggu keputusan BKSDA.

Baca juga: 2 Ribu Ekor Tukik Dilepas ke Laut Dalam Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2020 di Berau

"Kondisinya baik. Nanti akan dilepas semua. Tapi tunggu BKSDA dulu mengenai kelanjutannya," beber Aji Erlynawati.

Disinggung terkait potensi wisata dan budidaya penyu, Aji Erlynawati menuturkan jika hal itu masih perlu ditanyakan ke BKSDA.

Sebab yang mengetahui lebih jauh potensi itu adalah BKSDA.

Jangan sampai langkah pemerintah terkesan mendahului dari lembaga lain yang berwenang.