Isu Pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK Ditanggapi IKA Fisip Unmul: Jangan Ada Konflik

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Isu pergantian Ketua DPRD Kaltim, sejauh ini masih bergulir.

Beberapa dukungan mengalir ke Ketua DPRD Kaltim saat ini Makmur HAPK.

Salah satu dukungan moril juga ditunjukkan oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fisip Universitas Mulawarman (Unmul).

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris jenderal IKA Fisip Unmul, Samudi kepada Tribunkaltim.co pada Kamis (24/6/2021) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Baca juga: Ramai Beredar Surat PAW Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK Telepon Andi Harun Minta Ketemu

Dia mengatakan, bentuk dukungan moril ini tidak hanya Makmur HAPK sebagai bagian dari alumni saja.

Namun ia meminta pihak Partai Golkar untuk berpikir dua kali terhadap pergantian posisi pucuk pimpinan di Karangpaci itu.

Sebab, ia menilai tidak ada satupun kesalahan atau catatan negatif selama Makmur HAPK memimpin di DPRD Kaltim.

Hal tersebut dapat dilihat oleh publik melalui badan kehormatan DPRD Kaltim yang tidak melakukan satupun klausul kinerja yang dianggap negatif.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK Minta Pemkab Berau Serius sebagai Tuan Rumah Porprov 2022

Sementara itu, ia menilai secara etika politik indikator untuk menggeser kepemimpinan itu tidak ada satupun yang memenuhi.

"Kami tidak ingin dengan persoalan ini nantinya ketika ketua DPRD Kaltim tidak mewakili partai tapi menjadi milik publik, jangan sampai ada konflik horizontal terkait dukung mendukung ini, ini mendukung publik, tapi ini etika publiknya. Terkait kinerja tidak satupun klausul secara kelembagaan beliau langgar," ujarnya.

Pihaknya akan mengawal proses tersebut berdasarkan segi akademis. Dari sudut akademisi dan kelembagaan lembaga politik di kampus maupun eksternal kampus itu juga dikawal.

"Misalnya ada klausul tentang aturan bagaimana PAW persyaratan-persyaratan akan dikawal Fisip secara fakta dan aturan dan dampak sosialnya. Karena mengingat suara Makmur terbesar di Kaltim sekitar 38.281 suara," pungkasnya.

Rakyat Kaltim Bersatu Dukung secara Moril

Berita sebelumnya, di tempat terpisah. Adanya layangan surat persetujuan dari DPP Partai Golkar terhadap Pergantian Antarwaktu (PAW) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur atau DPRD Kaltim, Makmur HAPK.

Mendapatkan banyak respon dari berbagai kalangan, salah satunya dari gabungan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) Kalimantan Timur, yang menyebutkan dirinya Solidaritas Rakyat Kaltim Bersatu.

Rudianto Solistyo, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Kota Samarinda, menyampaikan bahwa gerakan mereka merupakan gerakan moral, terhadap Ketua DPRD Kaltim.

"Kami dari beberapa Ormas malam ini besepakat membuat gerakan moral. Ini murni dari hati nurani kami sendiri untuk menjaga Kaltim ini," ucapnya saat koferensi pers di Angkringan Sutomo, Senin (21/6/2021) malam.

Baca juga: Beredar Surat PAW Ketua DPRD Kaltim dari DPP Partai Golkar, Makmur HAPK Pilih Tak Komentar

Lanjutnya Rudianto Solistyo bahwa Makmur HAPK merupakan salah satu putera daerah yang ada di Kalimantan Timur.

Dan dikenal sebagai orang yang baik dengan masyarakat.

"Beliau orang baik, dan putera daerah, beliau tidak hanya milik Berau saja tetapi milik Kaltim, beliau sekarang mau di zalimi makanya kami dari teman Ormas beri sepakat dukungan Moral," tegasnya.

Kaltim Harus Tetap Kondusif

Disambung oleh Helmi Djamani, Ketua Umum Pengurus Besar Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Kaltim, menyebutkan bahwa Kalimantan Timur yang ditunjuk sebagai IKN harus tetap kondusif.

Sambungnya, jangan sampai kondusifitas tersebut terganggu oleh segelintir orang yang mempunyai hasrat dan nafsu kekuasaan.

Menurutnya, Helmi Djamani apa pun itu alasannya itu sudah tidak elok.

"Yang mau disingkirkan ini adalah asli orang Kalimantan, seorang tokoh senior juga di partai, maka ini gerakan moral mendukung penuh Pak Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim," tegasnya.

Saat disinggung langkah selanjutnya, ia menegaskan akan melakukan audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Kaltim, dalam rangka mempertanyakan kebenaran hal tersebut.

Karena mengacu kepada Undang-undang, bahwasanya pimpinan DPRD adalah kolektif kolegial, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pimpinan DPRD Provinsi/Kota/RI adalah kolektif kolegial.

"Kami akan audiensi dengan unsur pimpinan dewan, apapun nantinya di sana saya berharap itu terbuka," katanya.

Berikut perwakilan Ormas yang hadir dalam konferensi pers:

Rudianto Solistyo Ketua PDKT Samarinda

Helmi Djamanie, Ketua Umum Pengurus Besar GEPAK

Hendra Sinawan, Garda Sikat Samarinda

Ferdinan Salfano Sekum Gardayak Kaltim.

Andre Ketum Pandawa Kalimantan

Edy Sopian Ketua DPW Jubah Hitam Kalimantan

Deky Samuel Unsur Pemuda Dayak

Sekjen Garda Sikat, Arbanus, Ketua Perperdayak

Berita tentang DPRD Kaltim