Berita Nasional Terkini
Bukan 3 Periode, Ide Baru Arief Poyuono, Jokowi Terbitkan Dekrit Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Bukan 3 periode, ide baru Arief Poyuono, Jokowi terbitkan dekrit perpanjang masa jabatan Presiden
Sementara itu, meski sama-sama mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode, mantan Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono enggan bergabung dengan komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024.
"Aduh ngalah saya, enggak akan bergabung dengan komunitas JokPro."
"Itu kan komunitasnya pemilik Indobarometer yang sedang kampanyekan Jokowi-Prabowo."
"Kalau saya sih enggak (gabung) ya," ujar Poyuono saat dihubungi Tribunnews, Senin (21/6/2021).
Bila UUD 1945 diamandemen dan masa jabatan presiden jadi tiga periode, Poyuono meyakini duet Jokowi-Prabowo Subianto bakal kalah sekalipun melawan kotak kosong.
"Kalaupun nanti diamandemen UU 1945 tentang masa jabatan presiden, dan Jokowi maju berpasangan dengan Prabowo dipastikan akan kalah.
"Sekalipun lawan kotak kosong," tuturnya.
Poyuono melihat, di balik Komunitas JokPro 2024, ada keinginan untuk mempopulerkan Prabowo Subianto sebagai alternatif calon presiden dengan membonceng nama Jokowi.
Baca juga: M Qodari Tak Tinggal Diam Ide Presiden 3 Periode Disudutkan, Beri Gelar Rocky Gerung Pelawak Politik
Menurutnya, hal ini dilakukan bila nantinya gagasan presiden tiga periode tidak terwujud.
"Tujuannya jika tidak tiga periode, maka harapannya Prabowo jadi populer, dan Prabowo jadi alternatif."
"Itu tujuannya, jika tidak tiga periode maka harapannya Prabowo jadi populer dengan membonceng nama besar Jokowi," ulas Poyuono.
Arief Poyuono menjelaskan, keinginannya masa jabatan presiden tiga periode adalah untuk membenahi sistem politik.
Juga, untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih berkesinambungan.
"Komunitas Jokowi-Prabowo yang pasti dimotori oleh kelompok yang setuju dengan ide pemikiran saya tentang masa jabatan bagi presiden yang terpilih bisa dipilih hingga 3 periode."
"Tapi, yang pasti ide saya itu tujuannya untuk masa depan sistem politik dan pemerintahan yang lebih berkesinambungan bagi negara," sambung Poyuono.