Atasi Banjir DPRD dan Pemkot Bontang Beda Pendapat, Masyarakat jadi Korban

"Ya, itu keliru, harus diplenokan bersama semua anggota dengan pembahasan usulan yang menolak rencana pemkot," terang Budiman.

Baca juga: Walikota Basri Rase Klaim Pembangunan Jalan Lingkar jadi Solusi Atasi Banjir Rob di Bontang

Seharusnya persoalan seperti ini tak perlu berlarut-larut dengan berbagai pembenaran masing-masing lembaga. Sebab persoalan banjir harus tetap cepat diselesaikan. Jangan sampai masyarakat jadi korban.

Jika dibiarkan maka justru akan menjadi buah simalakama bagi dua unsur pimpinan kepala daerah, yakni Walikota dan Ketua DPRD.

Seteru dua pemimpin ini tentu akan membentuk opini publik, kalau keduanya hanya memperjuangkan kepentingan kelompok masing-masing.

Karena bukan rahasia umum lagi, jika dua pimpinan daerah ini adalah rival politik saat Pilkada Bontang 2020 lalu.

Banyak pengalaman yang sebelumnya terjadi, program pemerintah tak berjalan baik karena dua lembaga pimpinan daerah berdiri ego masing-masing.

Sebab kebiasaan penyakit politisi itu, kadang urusan di laut itu suka dibawa ke darat.

"Kalau sampai begitu, masyarakat justru yang jadi korban. Jadi sudah lah urusan di laut itu jangan dibawa ke darat. Karena kontestasi sudah selesai," pungkasnya.

Baca juga: Peletakan Batu Pertama TPA, Walikota Basri Rase Berharap Langkah Awal Bontang Wujudkan Kota Tahfidz

Seharusnya, dua unsur pimpinan ini bisa membuka komunikasi dan duduk bersama merumuskan berbagai persoalan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Karena kalau diawal saja seperti ini, maka bagaimana kedepannya nanti. Pastinya akan banyak program lagi yang terancam tak bisa terealisasikan.

"Intens komunikasi lah. Sebab senergi DPRD dan Pemkot itu penting. Asal jangan transaksi yang merugikan masyarakat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dari 14 usulan Pemkot Bontang, ada tiga program usulan yang coret DPRD.

Salah satu di antaranya yakni program penyusunan kajian induk atau master plan penanggulangan banjir senilai Rp 1,5 miliar.

Usulan kajian induk penanggulangan banjir itu sebagai upaya pemenuhan janji politik Walikota yang sesegera mungkin ingin menuntaskan persolan banjir.

Sehingga pemerintah pun bersepakat mengusulkan penyusunan kajian induk di pergesaran anggaran lantaran dinilai sebagai program prioritas Walikota Bontang.

Namun usulan itu pun kandas di tangan Dewan. Dari pendapat unsur pimpinan DPRD Bontang, penolakan penyusunan master plan itu dinilai terburu-buru dan kurang perencanaan yang matang.

Harusnya, program besar seperti ini perlu diusulkan di APBD Murni 2021. Karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Berita tentang Bontang