Berita Nunukan Terkini
Spesialnya Rapat Paripurna di DPRD Nunukan, Tutup Pandangan Fraksi Pakai Pantun
Juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menutup pandangan fraksi.
lihat foto
"Khusus dalam konteks kesejahteraan," kata Burhanuddin.
Menurut Wakil Ketua DPRD Nunukan itu, parameter kesejahteraan masyarakat di Nunukan, satu di antaranya yakni soal angkatan kerja.
Burhanuddin meminta pemerintah daerah harus berani mengubah cara berpikir anak muda sekarang.
Dia utarakan, setelah melihat di lapangan banyak orang yang ingin mencari pekerjaan sangat besar.
Baca juga: Soal Pemberhentian 24 Honorer, Ketua Komisi I DPRD Nunukan Menduga Ada Dendam usai Pilkada 2020
Apalagi generasi muda yang sudah menyandang status sarjana di Nunukan namun tidak terserap lapangan kerja.
Sekarang ini bukan lagi berbondong-bondong menjadi abdi negara tetapi lebih kepada berwirausaha.
"Nah, program wirausaha itu tidak boleh ujuk-ujuk diserahkan dana begitu saja lalu selesai," ujarnya.
Lanjut dia, selama ini banyak bantuan terhadap UMKM yang tidak tepat sasaran.
Baca juga: Surat Edaran Bupati Pembatasan Kegiatan Masyarakat Diperpanjang, Begini Reaksi DPRD Nunukan
Sarannya, datangkan pakar kewirausahaan agar geliat ekonomi di Nunukan muncul.
"Kumpul BumDesnya. Anggaran ada kok. Setiap BumDes punya anggaran misalnya Rp 100 juta," katanya.
Pertanyaannya, kata dia, kenapa tidak ada BumDes yang berhasil? Mindsetnya BumDes yang harus diperbaiki.
"Orang Nunukan banyak bibit wirausaha, modalnya banyak, tapi nihil pendampingan," tuturnya.
Baca juga: Tak Penuhi Syarat, Ketua DPRD Nunukan Bukan 9 Pejabat Forkopimda yang Bakal Disuntik Vaksin Sinovac
Tak hanya itu, Burhanuddin juga menuturkan, pemerintah daerah sulit sekali memproyeksikan berhasilnya program, lantaran penyiapan dana dikendalikan dengan sistem SPD.
Sistem SPD itu, tiba uang tiba juga akal. Padahal rata-rata realisasi pendapatan per triwulan selama 2020 sebesar Rp 338 miliar.
Itu angka yang sangat memungkinkan program yang ada.
