Spesialnya Rapat Paripurna di DPRD Nunukan, Tutup Pandangan Fraksi Pakai Pantun

TRIBUNKATIM.CO, NUNUKAN - Juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menutup pandangan fraksi memakai sebuah pantun di hadapan peserta rapat Paripurna DPRD Nunukan pada Selasa (6/7/2021) sore.

Berikut pantun yang disampaikannya:

Bunga mawar bunga melati.

Bunga melati harum tapi berduri.

Prestasi memang sudah didapati,

Tapi kesejahteraan masih dinanti.

Pantun itu diucapkan oleh juru bicara fraksi PKS, Andi Krislina, sebelum menutup penyampaian pandangan fraksinya.

Baca juga: DPRD Nunukan Minta Bupati Asmin Laura Fokus Wujudkan Janji Kampanye, Tingkatkan Ekonomi Kala Pandemi

Disampaikan dalam rapat Paripurna ke-8 masa persidangan III tentang Pemandangan Umum anggota DPRD Nunukan.

Melalui fraksi-fraksi atas nota pengantar Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Seusai rapat Paripurna, melalui Ketua DPC PKS Burhanuddin, mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah.

Karena yang telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam kalinya secara berturut-turut oleh BPK RI perwakilan Kaltara.

Baca juga: Angka Kemiskinan Naik 6,36 Persen, Anggota DPRD Nunukan Sebut Pemkab Kurang Update Data Warga Miskin

Namun, kata Burhanuddin efek dari prestasi harus juga berimbas langsung kepada masyarakat kecil.

Bahasa pantun itu cara menyampaikan pesan secara tersirat.

"Kita harus apresiasi bahwa pretasi pemerintah daerah telah menerima predikat WTP 6 kali berturut-turut," tutur Burhanuddin kepada TribunKaltim.co.

Itu luar biasa. Tapi kalau melihat kondisi masyarakat di Nunukan saat ini masih perlu perhatian.

Baca juga: DPRD Nunukan Kritik Infrastruktur Perbatasan RI-Malaysia, Harus Ditingkatkan Bukan Andalkan Sungai

"Khusus dalam konteks kesejahteraan," kata Burhanuddin.

Menurut Wakil Ketua DPRD Nunukan itu, parameter kesejahteraan masyarakat di Nunukan, satu di antaranya yakni soal angkatan kerja.

Burhanuddin meminta pemerintah daerah harus berani mengubah cara berpikir anak muda sekarang.

Dia utarakan, setelah melihat di lapangan banyak orang yang ingin mencari pekerjaan sangat besar.

Baca juga: Soal Pemberhentian 24 Honorer, Ketua Komisi I DPRD Nunukan Menduga Ada Dendam usai Pilkada 2020

Apalagi generasi muda yang sudah menyandang status sarjana di Nunukan namun tidak terserap lapangan kerja.

Sekarang ini bukan lagi berbondong-bondong menjadi abdi negara tetapi lebih kepada berwirausaha.

"Nah, program wirausaha itu tidak boleh ujuk-ujuk diserahkan dana begitu saja lalu selesai," ujarnya.

Lanjut dia, selama ini banyak bantuan terhadap UMKM yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: Surat Edaran Bupati Pembatasan Kegiatan Masyarakat Diperpanjang, Begini Reaksi DPRD Nunukan

Sarannya, datangkan pakar kewirausahaan agar geliat ekonomi di Nunukan muncul.

"Kumpul BumDesnya. Anggaran ada kok. Setiap BumDes punya anggaran misalnya Rp 100 juta," katanya.

Pertanyaannya, kata dia, kenapa tidak ada BumDes yang berhasil? Mindsetnya BumDes yang harus diperbaiki.

"Orang Nunukan banyak bibit wirausaha, modalnya banyak, tapi nihil pendampingan," tuturnya.

Baca juga: Tak Penuhi Syarat, Ketua DPRD Nunukan Bukan 9 Pejabat Forkopimda yang Bakal Disuntik Vaksin Sinovac

Tak hanya itu, Burhanuddin juga menuturkan, pemerintah daerah sulit sekali memproyeksikan berhasilnya program, lantaran penyiapan dana dikendalikan dengan sistem SPD.

Sistem SPD itu, tiba uang tiba juga akal. Padahal rata-rata realisasi pendapatan per triwulan selama 2020 sebesar Rp 338 miliar.

Itu angka yang sangat memungkinkan program yang ada.

OPD jadi ketakutan jalankan program unggulannya, karena bertanya-tanya, apakah ada dananya atau tidak.

"Jadi dibutuhkan kepastian dari Pemda, ada nggak jaminan bahwa akan terbayarkan," ungkapnya.

Gunakan Anggaran Kas

Dia menyarankan agar pemerintah daerah kembali menggunakan anggaran kas, agar OPD bisa bekerja berdasarkan program yang sudah direncanakan.

Tidak lagi dipenuhi dengan rasa was-was, akibat takut jika SPD tidak terbit.

Program yang direncanakan terkadang menyalahi dari jadwal yang sudah disusun.

Baca juga: Anggota DPRD Nunukan PAW Peroleh 99 Suara pada Pileg 2019, Begini Tanggapan Darmawansyah

"Ya, karena SPD yang belum terbit. Semoga bukan hanya masalah good will kata jubir tadi dalam rapat. Atau justru lebih buruk lagi berpikir SPD terbit karena like or this like," ujarnya.

"Artinya kalau lagi senang ayo mana programmu. Kalau lagi tidak senang, kita ajukan tidak ada anggaran. Ini yang perlu direvisi," imbuhnya. (*)