Berita Samarinda Terkini
Tanggapan DPRD Samarinda soal Mekanisme e-Parking yang Masih Dikeluhkan Warga
Sejak diterjunkan pada Senin 3 Mei 2021, hingga saat ini warga Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, masih bingung.
Penulis: Rita Lavenia | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sejak diterjunkan pada Senin 3 Mei 2021, hingga saat ini warga Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, masih bingung dengan mekanisme Elektronik Parking atau e-Parking.
Menurut Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda atau DPRD Samarinda, Guntur.
Bahwa ada keluhan dari masyarakat Samarinda, muncul karena masih kurangnya sosialisasi.
Karena tidak hanya di Samarinda saja awal-awal penerapan e-Parking dikeluhkan.
"Di kota-kota besar saja seperti Surabaya awalnya ribet," jelasnya kepada TribunKaltim.co, Kamis (8/7/2021) siang.
Baca juga: Jukir Liar Ngaku sebagai Juru Parkir Resmi Dishub, Reaksi Plt Kadishub Samarinda Kaget
Meski sulit di awal, Anggota DPRD Samarinda kelahiran Parepare Sulawesi Selatan ini meyakini.
Bahwa dengan penerapan dan sosialisasi yang berkelanjutan, e-Parking pasti akan bisa berjalan secara baik ke depannya di Kota Samarinda.
Berniat Genjot PAD
Guntur mengatakan, sebenarnya tujuan Pemerintah Kota Samarinda mengaktifkan e-Parking adalah untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.
Baca juga: Resah dengan Maraknya Jukir Liar Tiga Pemuda Asal Samarinda Ciptakan Aplikasi Parkir Modern
"Karena selama ini seharusnya parkir bisa menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar," bebernya.
"Nah, diharapkan dengan e-Parking ini sektor pendapatan bisa meningkat signifikan," lanjutnya.
Ada Jukir Resmi dan Tidak
Ditanya dari sisi kesejahteraan para juru parkir (jukir) yang kemungkinan bisa tergeser dengan adanya E-Parking tersebut.
Kali ini Guntur menilai kebijakan tersebut tidak berpengaruh pada kegiatan parkir biasa.
"Mereka masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Cuma masalahnya ada jukir resmi dan ada yang tidak," ucapnya.
Baca juga: Cegah Premanisme Berkedok Jukir di Samarinda, Dishub Memperbarui Data
Kalau yang resmi tentu tidak masalah karena mereka punya wilayah tanggungjawab masing-masing.
"Justru yang tidak resmi ini yang bermasalah," pungkasnya. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/dprd-samairnda-soal-parkir.jpg)