Syarat Naik Pesawat & Naik KRL per 12 Juli, Wajib Tes PCR di Laboratorium Tertentu hingga Bawa SRTP

TRIBUNKALTIM.CO -  Pemerintah telah mengeluarkan syarat penerbangan baru dan syarat naik Kereta Rel Listrik (KRL) , berlaku mulai 12 Juli 2021. 

Khusus untuk syarat penerbangan, salah satu poin pentingnya, pemerintah hanya mengakui hasil tes PCR/antigen dari 742 laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan sebagai syarat penerbangan.

Sementara untuk KRL, penumpang wajib membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (SRTP).

Apa itu SRTP dan di laboratorium mana saja calon penumpang bisa mengurus tes PCR? simak ulasannya.

Baca juga: Syarat Penerbangan Terbaru! Cuma Hasil Tes PCR 742 Laboratorium Ini yang Diakui untuk Naik Pesawat

Adapun daftar 742 lab pemeriksa yang berada di bawah Kemenkes ini tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Covid-19.

(Link download lengkap daftar 742 Laboratorium Tes PCR yang diakui jadi syarat penerbangan ada di akhir artikel)

Disebutkan, syarat penerbangan baru ini untuk memastikan keamanan setiap penumpang dalam bepergian serta menekan laju penyebaran virus corona.

Data dari hasil pemeriksaan swab PCR/antigen tersebut akan masuk dalam data new all record atau NAR dan terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Proses check-in melalui aplikasi PeduliLindungi ini akan diuji coba untuk penerbangan rute Jakarta-Bali dan Bali-Jakarta, mulai 5 hingga 12 Juli 2021.

"Untuk lab-lab yang belum memasukkan data ke NAR, mulai hari Senin, 12 Juli 2021 hasil swab PCR/antigennya tidak berlaku untuk penerbangan," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkes RI, Selasa (6/7/2021). 

Menkes Budi Gunadi Sadikin, seperti dilansir  Tribun-Timur.com mengatakan, dengan mekanisme di atas maka bisa dipastikan bahwa hanya penumpang yang sehat yang bisa masuk ke pesawat.

Semua data penumpang yang telah melakukan vaksinasi dan hasil pemeriksaan PCR/antigen tersimpan dengan aman di big data Kemenkes yang diberi nama New All Record atau NAR.

Baca juga: Syarat Perjalanan Baru Diterapkan, Bandara SAMS Sepinggan Test PCR Acak ke Penumpang

"Seluruh big data NAR ini terkoneksi dengan aplikasi Pedulilindungi sehingga proses pengisian e-HAC yang selama ini sudah berjalan, dilakukan melalui aplikasi Pedulilindungi," kata Budi.

''Kita ingin di Kemenkes mengintegrasikan aplikasi terkait dengan COVID-19 dan vaksinasi ke dalam aplikasi Pedulilindungi,'' kata Budi.

Saat ini sudah ada 742 Lab yang terafiliasi dengan Kemenkes dan memasukkan data ke dalam NAR. Sehingga hanya hasil swab PCR/Antigen dari lab yang sudah terafiliasi yang bisa dipakai sebagai syarat penerbangan.

''Dengan mekanisme baru ini, maka pengecekan kesehatan penumpang dilakukan saat keberangkatan dan bukan saat kedatangan sehingga bisa membuat para penumpang merasa lebih aman dan nyaman,'' tutur Menkes.

Proses check-in dengan aplikasi Pedulilindungi ini akan diuji coba untuk penerbangan rute Jakarta-Bali dan Bali-Jakarta, mulai hari Senin, 5 Juli 2021 sampai 12 Juli 2021.

Untuk lab-lab yang belum memasukkan data ke NAR, mulai hari Senin, 12 Juli 2021 hasil swab PCR/antigennya tidak berlaku untuk penerbangan.

Mekanisme pengecekan dengan big data NAR ini nantinya akan dilakukan juga pada saat pemesanan tiket di airlines maupun secara online, dan akan diperluas ke moda transportasi darat dan laut dalam waktu dekat.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Tembus Angka 40 Ribu, Skenario Terburuk Pemerintah, Siaga Lakukan Hal Ini

Pada tanggal 1 Juli juga sudah dilaunching pilot project menggunakan QR Code Aplikasi Pedulilindungi di Bali di tempat-tempat publik, terutama hotel dan restoran. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat menguatkan mekanisme tracking dan testing yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan wisatawan dari risiko penularan COVID-19.

Menteri BUMN Erick Tohir medukung integrasi data kesehatan dan aplikasi Pedulilindungi. Ia meyakini integrasi ini sangat penting untuk memastikan pemerintah tepat sasaran dalam menangani COVID-19.

''Bagaimana nanti yang namanya kartu vaksin dan dokumen lain-lainnya ini menjadi satu kesatuan sehingga kita bisa memantau atau memastikan ketepatan data-data penumpang untuk kita mencegah penularan COVID-19,'' ucap Erick.

Direktur Operasi Angkasa Pura Airports Wendo Asrul Rose menilai integrasi data kesehatan penumpang dengan aplikasi Pedulilindungi ini merupakan antisipasi dari peningkatan trafik penumpang pesawat udara agar meminimalisir penularan COVID-19.

Sebagai langkah awal, penumpang pesawat udara sebelum melakukan perjalanan udara adalah wajib menginstall aplikasi Pedulilindungi.

"Selanjutnya penumpang melakukan proses registrasi dan penumpang mendapatkan user account. Pada saat melakukan proses testing ke tempat pelayanan kesehatan, ataupun klinik, ataupun rumah sakit ini rumah sakit ini diharapkan sebagaimana SE yang sudah diterbitkan oleh Pak Menteri Kesehatan ini wajib terafiliasi dengan sistem. Jadi nanti semua hasilnya akan diupload dimasukkan ke New All Record yang datanya dikelola oleh Kemenkes," kata Wendo.

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menambahkan bahwa utilisasi dan fitur-fitur aplikasi Pedulilindungi akan mendukung pencegahan penularan COVID-19 dan membantu program vaksinasi COVID-19, dan juga pemantauan zona risiko COVID-19 di seluruh Indonesia.

Selain integrasi data kesehatan penumpang, manfaat penting lainnya dari aplikasi tersebut adalah dapat mengakses fasilitas publik.

''Jadi ada QR Code di aplikasi Pedulilindungi yang membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan dan mengakses fasilitas publik. Tolong dimanfaatkan baik-baik,'' ucap Johnny.

Melalui penambahan fitur-fitur tersebut masyarakat turut berperan aktif memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memutakhirkan kebijakan penanganan COVID-19.

''Aplikasi Pedulilindungi akan mengintegrasikan Rapid Antigen atau PCR yang dilakukan di laboratorium serta fasilitas pelayanan kesehatan yang dimilik pemerintah daerah dan swasta secara real-time. Dengan demikian aplikasi Pedulilindungi yang sudah terintegrasi dengan aplikasi elektronik e-HAC dapat dipastikan validasinya oleh petugas bandara di counter check-in bagi penumpang transportasi udara,'' tambahnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik dan mengapresiasi upaya pengintegrasian data dari Kemenkes dan penerapan aplikasi layanan kesehatan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dari Kominfo, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengecekan syarat perjalanan melalui transportasi udara di masa PPKM Darurat.

''Di situasi seperti ini, pengecekan hasil tes kesehatan perlu dilakukan secara ketat untuk memastikan penumpang pesawat benar-benar dalam keadaan sehat. Oleh karenanya, melalui integrasi sistem ini diharapkan dapat memastikan kevalidan dan mencegah terjadinya pemalsuan hasil tes, serta mempercepat proses check-in pesawat karena tidak perlu lagi menunjukkan dokumen hard copy yang dapat menimbulkan antrian dan kerumunan,'' jelas Menhub.

Menhub menjelaskan, pihaknya melalui Ditjen Perhubungan Udara bersama operator bandara dan maskapai, akan mendukung pelaksanaan ujicoba penerapan untuk penerbangan Jakarta-Bali dan Bali-Jakarta, dan turut mensosialisasikan penggunaan aplikasi ini kepada masyarakat.

''Kami menyambut baik integrasi dan penggunaan aplikasi ini nantinya bisa digunakan juga di terminal bus, stasiun, dan pelabuhan. Karena ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk menggunakan transportasi publik dengan aman dan tetap sehat,'' ucap Menhub.

Berikut Lab pemeriksa yang berada di bawah Kemenkes RI DI ANTARANYA:

- Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo

- Rumah Sakit Universitas Indonesia

- Rumah Sakit Medistra, Jakarta

- Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta

- Laboratorium Klinik Kimia Farma, Jakarta

- Rumah Sakit Pertamina Jaya, Jakarta

- Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta

- Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta

- Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Jakarta

- Laboratorium Rumah Sakit Antam Medika, DKI Jakarta

- Laboratorium Rumah Sakit Yarsi, DKI Jakarta

- Laboratorium Klinik Tirta Medical Centre, DKI Jakarta

- Laboratorium Farmalab, DKI Jakarta

- Rumah Sakit Universitas Udayana Denpasar

- Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

- Rumah Sakit Universitas Hasanudin Makasar.

Daftar Lengkap 742 Laboratorium Tes PCR yang Jadi Syarat Naik Pesawat bisa dilihat Di LINK INI

Penumpang KRL wajib bawa SRTP

Mulai Senin (12/7/2021) PT KAI Commuter akan memperketat syarat penumpang yang bisa menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.

Nantinya, KRL hanya bisa melayani para pekerja di sektor esensial dan kritikal saja.

Artinya, para pekerja yang di luar kedua sektor tersebut tak diperkenankan naik moda transportasi tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021, penumpang KRL wajib menunjukan Surat Tanda Registrasi Pekerja (SRTP) atau surat keterangan dari pemerintah daerah setempat atau surat dari pimpinan instansi (minimal eselon 2 untuk pemerintahan, pimpinan perusahaan/kantor yang termasuk sektor esensial dan kritikal). 

"Mulai Senin, 12 Juli 2021 KRL hanya melayani pekerja sektor esensia dan kritikal," demikian unggahan dari akun Instagram resmi KAI Commuter yang dikutip Kompas.com pada Jumat (9/7/2021) seperti dilansir Kompas.com. 

Nantinya, pemeriksaan persyaratan tersebut akan dilakukan oleh pemerintah dan aparat kewilayahan setempat di jalan-jalan akses menuju stasiun atau di pintu masuk stasiun.

"Calon pengguna tanpa persyaratan di atas tidak diperkenankan menggunakan KRL," lanjut pengumuman tersebut.

Selain itu, KAI Commuter juga meminta seluruh penumpang KRL untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang meliputi penggunaan masker ganda, ikuti pengukuran suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak sesuai marka di stasiun dan KRL.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah ketentuan syarat perjalanan orang di wilayah kawasan perkotaan atau aglomerasi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.

Pengetatan syarat perjalanan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021 yang mengatur sektor transportasi darat dan SE Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 yang mengatur sektor perkeretaapian.

"Ada perubahan syarat perjalanan bagi transportasi perkeretaapian dan darat terkait dengan perjalanan di kawasan aglomerasi," ujar Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).

Pada perubahan SE 49/2021 dan SE 50/2021 diatur bahwa perjalanan orang dengan moda transportasi darat, sungai, danau, penyebarangan, dan pekeretapaian dalam wilayah aglomerasi hanya diperbolehkan untuk kepentingan sektor esensial dan kritikal yang diatur pemerintah.

Para pelaku perjalanan yang dapat izin tersebut, harus pula melengkapi syarat perjalanan dengan memiliki dokumen perjalanan berupa Surat Tanda Resgistrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.

Selain itu, bisa pula dengan miliki surat tugas yang ditandatangani pimpinan perusahaan atau pejabat minimal Eselon II bagi pegawai pemerintahan yang berstempel atau cap basah atau tandatangan elektronik.

Berita Nasional Terkini Lainnya