Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Mulai Hari Ini, Tiga Daerah di Kaltim Ditetapkan Pemerintah Pusat Berstatus PPKM Darurat

Tiga daerah dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim telah ditetapkan pemerintah pusat berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humasprov Kaltim
Gubernur Isran Noor usai mengikuti Rapat Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat secara virtual di ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (9/7/2021). Tiga daerah di Kaltim ditetapkan pemerintah pusat berstatus PPKM Darurat mulai Senin (12/7/2021) hari ini hingga 20 Juli mendatang. 

TRIBUNKALTIM.CO - Tiga daerah dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim telah ditetapkan pemerintah pusat berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari sebelumnya PPKM Mikro Diperketat.

Ketiga daerah itu adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Berau dan pemberlakuan dimulai pada Senin (12/7/2021) hari ini hingga 20 Juli mendatang.

Tiga daerah itu setelah dievaluasi mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup signifikan.

"Mulai diberlakukan 12 Juli, Senin depan," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak usai mendampingi Gubernur Isran Noor mengikuti Rapat Evaluasi Implementasi PPKM Mikro Diperketat secara virtual dari ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (9/7/2021).

Baca juga: Berada Dalam Zona Merah, Gubernur Keluarkan Ingub PPKM Darurat

Penetapan tiga daerah di Kaltim bersama 12 daerah lainnya dari tujuh provinsi oleh pemerintah pusat disampaikan Menko Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto.

Atas keputusan itu, lanjut Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim ini, Pemprov Kaltim akan menerbitkan Instruksi Gubernur khusus PPKM Darurat untuk Kota Balikpapan, Kabupaten Berau dan Kota Bontang.

"Kita menyusul Jawa dan Bali yang sudah ditetapkan PPKM Darurat sejak 3 Juli lalu," ungkapnya.

Mantan sekretaris Dinas Kesehatan Kaltim tersebut menjelaskan atas kebijakan itu, maka kabupaten/kota tempat pelaksanaan PPKM Darurat untuk menyelenggarakan bantuan sosial yang anggarannya diambilkan 8 persen dari dana alokasi umum (DAU) ataupun dana bagi hasil (DBH) dan dana desa.

Konsekuensi lainnya, tambah Andi Ishak, daerah meniadakan sementara aktivitas di masyarakat mulai darì perkantoran, ibadah/tempat peribadatan serta tempat/kegiatan umum lainnya.

Baca juga: Kasus Penularan Covid-19 Meningkat, PPKM Darurat Diterapkan di Balikpapan, Bontang dan Berau

Namun, jelasnya lagi, untuk kegiatan esensial dan ekonomi masih dibuka serta berjalan seperti pasar-pasar dan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.

"Kebijakan harus segera ditindaklanjuti bupati dan wali kota yang dimonitor gubernur langsung," ungkapnya.

Adapun 12 kabupaten dan kota selain di Kaltim di luar Jawa dan Bali yakni Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam (Kepulauan Riau), Kota Bandar Lampung (Lampung), Kota Medan (Sumatera Utara), Kota Singkawang dan Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong (Papua Barat) serta Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat). (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved