Akibat PPKM Sektor Ekonomi di Kaltim Anjlok, Pengamat Unmul Sebut Peran Swasta Penting, Beri CSR

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sudah sepekan Pemprov Kaltim mengetatkan PPKM. Daerah seperti Balikpapan, Bontang dan Berau pun melaksanakan PPKM Darurat sampai tanggal 20 Juli.

Dengan adanya pengetatan PPKM itu pemerintah melarang kegiatan yang bersifat berkerumun. Salah satunya melarang penyedia jasa hiburan, rumah makan untuk melakukan kegiatan di tempat.

Bahkan untuk penyedia makanan pun dilarang untuk makan di tempat dan hanya diperbolehkan dibawa pulang (take away).

Selain itu pengurangan waktu tempat perbelanjaan yang dibuka sampai petang saja diyakini menyebabkan penurunan pendapatan.

Hal itupun dipertegas oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi.

Baca juga: Dampak PPKM Darurat Saat Pendemi Covid-19, Tarakan Menunggu Alokasi Jatah Beras

Ia mengatakan PPKM ini sangat berdampak terhadap masyarakat berpenghasilan harian.

Masyarakat berpenghasilan harian mendapatkan pendapatan yang tidak tentu. Bahkan selama pandemi ini ia yakin masyarakat berpendapatan harian ini tidak mendapatkan upah selama beberapa hari.

Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kondisi perekonomian mereka. Jika hal PPKM ini terus dilanjutkan dengan jangka waktu panjang dapat menambah jumlah masyarakat miskin.

Selain bertambahnya jumlah masyarakat miskin, Aji Sofyan Effendi juga menilai terjadi penurunan pendapatan. Bahkan ia membuat penelitian terkait pendapatan perkapita masyarakat Kaltim selama setahun ini.

Ia melihat terjadi penurunan pendapatan perkapita sebesar 10 persen.

Baca juga: Dampak PPKM Mikro di Kutai Timur, Pedagang Mengeluh Akibat Bukit Pandang Ditutup

"Terjadinya penurunan daya beli masyarakat bukan kurang malah minus. Kedua maka income perkapita masyarakat turun. Turun perkapita cukup signifikan dan tinggi. Bisa dua digit di atas 10 persen," ucapnya melalui sambungan telepon, Selasa (13/7/2021) siang.

Ia pun menyarankan pemerintah segera mengembalikan kebijakan bantuan sosial berupa pemberian sembako ke masyarakat kurang mampu. Apalagi masing-masing pemerintah daerah bahkan provinsi memiliki anggaran penanggulangan Covid-19.

Dengan anggaran tersebut diharapkan dapat difungsikan sebagai bantuan pemberian sembako.

"Maka disinilah peran insentif subsidi pemerintah dengan melakukan bansos berupa penggelontoran sembako. Dengan demikian tentunya diharapkan teratasi," ucap Aji Sofyan Effendi.

Baca juga: Pemkot Bontang Janjikan Bantuan Sosial Bagi Warga Miskin yang Terdampak PPKM Darurat

Namun pemberian bansos berupa sembako hanya jangka pendek saja. Hal itupun sembari menunggu jumlah kasus positif Covid-19 turun. Jika terus menerus mengalami kenaikan dalam waktu lama bansos tersebut juga berpengaruh terhadap kas daerah.