Banyak Nakes di Kutai Barat Terpapar Covid-19, IGD RSUD HIS Dipenuhi Pasien

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS) Kutai Barat sebagai rumah sakit penanganan Covid-19 beberapa hari terakhir cukup menyita perhatian masyarakat.

Hal itu disebabkan banyaknya pasien yang terkonfirmasi Covid-19 khususnya di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Ditambah lagi, pasien yang terpapar Covid-19 itu juga banyak berasal dari tenaga kesehatan (nakes).

Bahkan, hal tersebut sempat ramai diperbincangkan di media sosial melalui  sebuah video pendek yang tersebar di aplikasi WhatsApp baru-baru ini.

Dalam video itu menampilkan sejumlah pasien harus mendapatkan penanganan hingga di luar ruangan IGD karena tempat tersebut sudah penuh dengan pasien yang bergejala Covid-19.

Baca juga: Pemkab Kubar Sikapi Peningkatkan Kasus Covid-19, Muncul Opsi Rekrut Relawan Nakes

Saat dikonfirmasi, Direktur RSUD HIS, dr Akbar melalui pesan WhatsApp pada Kamis (29/7/2021) membenarkan hal tersebut.

Beberapa nakes yang bekerja di RSUD HIS pun memang diketahui ikut terpapar dan harus menjalani isolasi mandiri.

Namun, lanjutnya, untuk penanganan pasien, masih ada nakes yang membantu.

"Masih ada yang bisa menangani," jawabnya singkat.

Dengan kondisi penambahan kasus seperti ini, tidak menutup  kemungkinan  akan ditambah tempat perawatan pasien Covid-19 dan juga relawan.

Apalagi RS Pratama yang ada di Kecamatan Linggang Bigung juga diketahui sudah penuh dan terbatas juga untuk nakesnya. 

Baca juga: Kutai Barat Zona Merah Covid-19 Lagi, Kantor Kemenag Kubar Berlakukan WFH dan WFO

"Nakes dari puskesmas juga sudah beberapa kita tarik untuk membantu di RS. Tetapi masih cukup kewalahan. Kalaupun harus ada relawan, tunggu keputusan dari Satgas Covid-19," tambahnya.

Perkembangan kasus Covid-19 di Kubar juga hampir sama seperti daerah lain yang mengalami penambahan setiap harinya.

Untuk itu, masyarakat diharapkan agar bisa disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menaati aturan dan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah maupun pusat. (*)