Wakil Ketua DPRD Kukar Minta Sekolah Tak Wajibkan Siswa Beli Seragam di Koperasi

TRIBUNKALTIM.CO - Selama hampir dua tahun, pembelajaran tatap muka ditiadakan oleh pemerintah guna menekan penyebaran Covid-19.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah diganti dengan sistem pembelajaran daring atau online.

Baca juga: Berdampak ke Pedagang dan Buruh, Wakil Ketua DPRD Kukar Berharap Pola PPKM Diubah

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kukar Siswo Cahyono mengatakan, dirinya cukup prihatin dengan kondisi pembelajaran selama pandemi Covid-19 ini.

"Rata-rata saat ini anak sekolah belajarnya daring. Ada juga yang baru masuk sekolah dan selama hampir dua tahun pandemi ini mereka tidak tau sekolahnya di mana, ruangannya di mana. Hanya ceritanya terdaftar di situ, karena memang situasinya begini," ujarnya.

Oleh karenanya, menurut Siswo, pihak sekolah seharusnya tidak mewajibkan orangtua untuk membeli seragam.

Pihak sekolah harus melihat kemampuan orangtua siswa.

"Kalau seragam yang lama bisa dipakai, kenapa harus beli yang baru?" tuturnya.

Apalagi, tambahnya, pembelajaran daring hanya memperlihatkan setengah badan saja.

"Biar seragam lama, tapi 'kan yang penting mereka sekolah ada seragamnya. Kalau siswa masih punya yang ada, ya dipakai saja. Enggak mesti harus diwajibkan beli di koperasi sekolah. Bebas saja, sesuai kemampuan kantong masing-masing. Kalau sanggupnya menjahit atau beli di luar dengan harga lebih murah, ya nggak apa, dibeli saja," jelas Siswo.

Baca juga: Jalan Putus di Bakungan Segera Dibangun, Anggota DPRD Kukar Sebut September Rampung

Ia pun menegaskan, sekolah tidak boleh mewajibkan atau mengharuskan yang bersekolah itu harus pakai seragam.

"Boleh gitu, tapi lihat kondisinya. Kan ada dana BOS di situ, jadi diinventarisasi siswa yang tidak mampu dan dibantu pakai dana BOS untuk diberikan baju," pungkasnya. (*)