Ibu Kota Negara
IKN Kaltim Dipastikan Tak Ada Permukiman Penduduk, Gubernur Ungkap di Lokasi Mana Bisa Bangun Rumah
Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan bahwa di lokasi ibu kota negara (IKN) baru nantinya tidak ada permukiman penduduk.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO – Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan bahwa di lokasi ibu kota negara (IKN) baru nantinya tidak ada permukiman penduduk.
Mengutip kaltimprov.go.id di artikel berjudul OPTIMIS, PANDEMI TAK GANGGU RENCANA IKN yang dilansir awal Juli 2021 lalu, Isran Noor mengatakan bahwa Konsep ibu kota negara baru nanti adalah forest city dan green city.
Nantinya, akan ada bangunan Istana Negara dan perkantoran pemerintahan yang dikelilingi hutan lestari.
Menurut Gubernur, ibu kota baru nanti, bukan hanya akan menjadi ibu kota bagi Indonesia, tapi juga ibu kota dunia.
Baca juga: INFO TERBARU IKN di Kaltim, Jokowi Mau Balikpapan - Penajam Hanya 30 Menit, Bangun Jalan Tol Lagi?
“Di lokasi calon ibu kota ini tidak ada pemukiman penduduk. Kecuali di jalur-jalur menuju ibu kota. Kita bisa bayangkan bagaimana ibu kota negara kita nanti ada di tengah-tengah hutan Kaltim yang akan terus kita lestarikan,” tutup Isran.
Sebagai informasi, sumber pembiayaan ibu kota negara baru yang dilansir Kementerian Keuangan pada 2019 lalu yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) melalui KPBU serta Rp123,2 triliun (26,4%) dari pendanaan swasta.
Optimistis Pandemi Covid-19 Tak Mengganggu Rencana IKN
Pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia termasuk juga Indonesia membuat banyak pihak pesimis rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim bisa diwujudkan.
Namun tidak demikian dengan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor.
Orang nomor satu di pemerintahan Kaltim itu mengajak masyarakat optimis dan berpikir positif, pemindahan IKN akan tetap dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Jadi Moderator Konvensi Kampus XVII, Rektor Uniba Isradi Zainal Singgung soal IKN
“Pasti ada hikmah yang kita tidak tahu di balik ujian ini. Pasti ada sesuatu. Kalau kita terima dengan ikhlas dan sabar, Allah akan berikan manfaat yang lebih besar, daripada kita kecewa. Jadi jalani saja, tidak terlalu panik, tetap waspada, tetap bekerja untuk mencapai apa yang kita harapkan," seru Isran dalam Dialog TVRI “Indonesia Bicara”, Sabtu malam lalu.
Pada prinsipnya kata Isran, pemerintah provinsi adalah sub obdinat dari pemerintah pusat. “Jadi kita sami’na wa atho’na, mendengar, taat dan ikuti,” tegas Isran Noor.
Pemindahan ibu kota negara menurutnya akan memberikan banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia.
Selain untuk keseimbangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, secara geografis, jika jadi dipindah ke Kaltim maka ibu kota negara akan berada tepat di tengah-tengah republik ini.
Gubernur Isran Noor juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan hanya akan berdampak baik bagi Kaltim, tetapi juga bagi Indonesia.
Baca juga: Konsep Transportasi di Ibu Kota Negara Baru Gunakan Autonomous, Ada Rel Kereta Hingga Bontang
Terutama, bagi semua provinsi di Kalimantan dan provinsi tetangga, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo bahkan hingga Sulawesi Utara.
"Pemindahan ibu kota negara ini sudah sangat lama dipikirkan oleh Presiden Soekarno, sekitar tahun 60an. Presiden Soeharto juga berencana memindahkan ibu kota negara. Presiden SBY juga, dan sekarang Presiden Jokowi. Sejak 2015 Pak Jokowi bahkan sudah melakukan kajian, dan Kaltim akhirnya yang dipilih," ungkap Isran.
"Ibu kota negara ini milik bangsa Indonesia. Bukan hanya Kaltim. Manfaat ibu kota negara juga akan dirasakan oleh provinsi lain di Indonesia," yakin Isran dalam acara yang dipandu Herdina Suherdi dalam tema "Kesiapan Kaltim Menerapkan PPKM dan Ibu Kota Baru".
Bagi Kaltim sendiri, pemindahan IKN akan berdampak sangat positif.
Jika saat ini Kaltim masih mengalami kontraksi pertumbuhan minus hingga 2%, maka dengan IKN pertumbuhan ekonomi Kaltim diprediksi akan naik hingga 7%.
"Dalam hitung-hitungan kami kalau IKN ini jadi dibangun dengan dana pemerintah, swasta dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen untuk lokal," kata Gubernur Isran di Studio 4 TVRI di Jakarta.
Bukan hanya Kaltim dan Kalimantan yang akan mengalami peningkatan hingga 7%, pembangunan IKN disebutkan Gubernur Isran Noor juga akan berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional antara 3% hingga 4%.
Pertumbuhan ekonomi 7% itu lanjut Isran, jelas akan sangat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan 3,7 juta penduduk Kaltim.
Pertumbuhan itu akan disebabkan oleh investasi negara dalam pembangunan infrastruktur baik berupa bangunan perkantoran, waduk, jembatan maupun jalan dari investasi negara.
Termasuk pula akan mendorong mobilisasi barang dan jasa ke Kaltim.
Isran menegaskan, Kaltim akan mengikuti semua perencanaan pusat terkait kelanjutan dari rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.
"Prinsipnya, kami sami'na wa atho'na," tukasnya.
Siapkan transportasi berteknologi tinggi
Pemerintah tengah menyiapkan mode transportasi yang akan digunakan di ibu kota negara baru (IKN).
Rencananya moda transportasi di IKN akan menggunakan teknologi tinggi.
Selain itu wilayah-wilayah sekitar IKN, misalnya Balikpapan, Penajam, Samarinda dan Bontang juga akan dikembangkan terutama dari sisi infrastruktur transportasi.
Bahkan bakal ada rel kereta api dari IKN hingga ke Bontang
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, penerapan teknologi untuk membuat sistem transportasi cerdas di ibu kota negara (IKN) baru menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya.
Baca juga: Jangan Kaget, dari Balikpapan ke Penajam Hanya 30 Menit, Arahan Jokowi Saat Ibu Kota Negara Jadi
Pemerintah memang berencana membangun moda transportasi berteknologi tinggi dan ramah lingkungan pada ibu kota negara baru yang berlokasi di Kalimantan Timur.
“Artinya, peluang untuk memberikan masukan-masukan, dan sekaligus tantangan akan adanya teknologi, ilmu pengetahuan, lahan bisnis, serta lapangan pekerjaan baru," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/5/2021). sebagaimana dilansir dari Kompas.com
Ia menjelaskan, moda transportasi yang akan beroperasi di ibu kota negara baru antara lain kendaraan listrik berbasis baterai dan kendaraan autonomous atau tanpa pengemudi.
Selain itu, akan dibangun angkutan umum autonomous, baik untuk angkutan bus maupun kereta api dengan jenis kereta Electric Multiple Unit (EMU) berkemampuan semi cepat.
"Transportasi yang cerdas dan berbasis digital menjadi pilihan, seperti kendaraan listrik yang memang sudah kita mulai, tetapi di ibu kota baru akan lebih komprehensif lagi," imbuh Budi.
Sementara, pada sektor transportasi laut juga direncanakan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang, serta konsep pelabuhan cerdas atau smart port dan traffic separation service.
Sedangkan untuk pengembangan bandara di ibu kota negara baru akan mengusung konsep aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan.
“Dalam membangun ibu kota baru, kita harus selalu konsisten untuk melakukan refomasi baik budaya, teknologi, termasuk reformasi di bidang transportasi," kata Budi Karya.
Menurut dia, pengoperasian kendaraan listrik di ibu kota negara baru sejalan dengan agenda Presiden Joko Widodo untuk percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Rencana Induk Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Penyelenggaraan Kendaraan Listrik Berbaterai.
Saat ini, pemerintah tengah memperkuat konektivitas di wilayah sekitar ibu kota negara baru.
Beberapa infrastruktur transportasi yang sedang dibangun atau dikembangkan yaitu peningkatan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, Bandara APT Pranoto Samarinda, dan pembangunan Bandara Khusus VVIP dan Militer.
Kemudian pembangunan Pelabuhan Semayang Balikpapan, Terminal Peti Kemas Kariangau Balikapapan dan Palaran Samarinda, pembangunan rel kereta api IKN-Balikapapan-Samarinda-Bontang, dan pengembangan Kawasan Industri Kariangau-Buluminung.
Baca juga: Efek Pemindahan Ibu Kota Negara Bagi Balikpapan, Minat Warga Beli Tanah Meningkat
Balikpapan ke IKN bisa tembus 30 menit
Pemerintah masih terus melanjutkan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.
Sejumlah akses publik dan kawasan hunian juga dirancang dibangun di kawasan IKN.
Rencananya fasilitas hunian berupa rumah tapak, rusun dan apartemen akan dibangun di kawasan IKN.
Namun pemerintah juga memperdiksi berapa populasi di IKN saat muai berjalan.
Operasionalisasi tahap 1A ibu kota negara (IKN) baru ditargetkan dapat menampung 38.000 orang pada Tahun 2024.
Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Boby Ali Azhari mengatakan hal ini dalam webinar, Kamis (17/06/2021).
"Kami bersama kelompok kerja (pokja) terkait masih terus menghitung berapa kira-kira populasi yang akan dikejar pada tahun 2024, ini (target) masih cukup ofensif, walaupun kami terus menghitung," jelas Boby.
Menurut Boby, perhitungan populasi di IKN baru ini nantinya akan mempengaruhi berapa jumlah hunian dan fasilitas yang perlu disiapkan.
Hunian di IKN ini berupa rumah tapak maupun tower rumah susun (rusun) atau apartemen.
Bukan hanya itu, biaya juga masih menjadi catatan Kementerian PUPR dalam pembangunan IKN, sementara Kementerian Keuangan masih menghitung potensi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun pihak swasta.
Selain itu, fasilitas juga tengah dipikirkan Kementerian PUPR dalam pembangunan IKN baru seperti jaringan jalan, tol, kebun raya dan taman riparian, alun-alun, bukit bendera dan sumbu kebangsaan tahap I.
Untuk jalan tol, contohnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta koneksi dari Balikpapan hingga lokasi Pemerintahan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit dari seharusnya 1,5 jam.
"Dan ini, teman-teman Bina Marga sedang mencari alternatif jalan yang bisa lebih cepat untuk dapat ke area sana. Ini tantangan kita untuk Tahun 2024 dan untuk tahun-tahun berikutnya lebih bertantangan lagi," tutup Boby.
Baca juga: Ibu Kota Negara di Kaltim, Gubernur Isran Noor Singgung Balikpapan jadi Petrokimia Terbesar di Dunia
Adapun Kementerian PUPR menargetkan dapat menyiapkan 101 hektar lahan perumahan pada Tahun 2024.
Tak hanya itu, seluas 8 hektar lahan perlu disiapkan untuk fasilitas umum dan sosial, 26 hektar untuk alun-alun, bukit bendera dan sumbu, dan 12.000 hunian.
Selanjutnya, 30 kilometer koneksi tol ke Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), 300 hektar kebun raya dan taman riparian, 44 kilometer jaringan jalan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta 10 hektar sumbu tripraja. (*)
