Anies Baswedan Surati Risma Soal Puluhan Ribu Data Ganda KPM di Jakarta, Mensos Kebingungan

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah membagikan berbagai macam bantuan sosial di masa PPKM ini.

Salah satunya bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang dikelola Kementrian Sosial ( Kemensos).

Sementara itu, Pemprov DKI juga ingin membagikan bantuan sosial kepada warganya.

Namun, Pemprov DKI terkendala puluhan ribu data ganda KPM.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas menyurati Menteri Sosial ( Mensos) Tri Rismaharini.

Anies Baswedan meminta data KPM by nam by addres kepada Risma.

Baca juga: Revisi RPJMD, PDIP Bongkar 3 Janji Kampanye Anies Baswedan Gagal, Termasuk Dipromosikan Sandiaga Uno

Meski demikian, Risma mengaku kebingungan dengan permintaan Anies Baswedan tersebut.

Dilansir dari Kompas TV,  Menteri Sosial ( Mensos) Tri Rismaharini menanggapi surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, soal data ganda Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) bantuan sosial Covid-19 di Ibu Kota.

Risma mengaku tidak tahu persis perihal surat yang dimaksud oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.

Namun, dia menyebut sempat ada masalah soal bansos Covid-19 di DKI, akan tetapi menurut penjelasnnya hal itu bukan soal data ganda penerima bansos.

"Saya tidak tahu persis soal surat dari (Gubernur) Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan (bansos) lewat bank," kata Risma dalam keterangan pers secara daring, Selasa (1/8/2021).

Mantan Wali Kota Surabaya mengaku, sebelumnya pihaknya juga telah berusaha untuk menawarkan ke bank DKI untuk menjadi penyalur bansos, namun, pihak bank menolak.

"Kemudian kita rapatkan ternyata Bank DKI kalau enggak salah minggu yang lalu, apa dua minggu yang lalu, ya dua minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa.

Karena harus membuat rekening baru, sehingga butuh satu sampai satu setengah bulan," jelasnya.

Kemudian, kata dia, Kementerian Sosial (Kemensos) sempat menawarkan bank lainnya sebagai pihak yang akan menyalurkan, namun hasilnya nihil.

Akhirnya Bansos disalurkan melalui PT. Pos Indonesia.

"Nah, kemudian kita tawarkan ke bank lain, bank demikian pula (menolak).

Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh di PT Pos dan alhamdulillah sekarang 95 persen untuk salurnya BST," ujar Risma.

Lebih lanjut, Risma mempersilahkan kepada Pemprov DKI untuk melakukan komunikasi dengannya terkait data BST yang dimaksud dan teknis untuk penyalurannya.

Surat Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut telah mengirimkan surat kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari pada Jumat (30/7/2021) dalam diskusi virtual.

Premi menuturkan, surat tersebut dilayangkan untuk meminta validasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) Covid-19.

"Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address," kata Premi.

Pasalnya, menurut penjelasannya, Pemprov DKI telah menemukan 99.450 keluarga di Ibu Kota yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu.

"Masih ada 99.450 KPM merupakan data double dari Kemensos (Kementerian Sosial).

Sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," ujarnya.

Baca juga: Gunakan Data Lapangan, Anies Baswedan Beber Angka Kematian Pasien Covid-19 Jakarta Belum Aman

Lebih lanjut, Premi menuturkan, 99.450 KPM tersebut merupakan bagian dari 1.007.379 keluarga yang terdaftar sebagai penerima bansos tunai dari Pemprov DKI dengan sumber pendanaan dari APBD DKI Jakarta.

Artinya, baru sebanyak 907.929 Kepala Keluarga (KK) yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

Di sisi lain, Pemprov DKI, kata Premi sudah siap melakukan pencairan segera apabila pemadanan data sudah selesai dilakukan oleh Kemensos.

Anies Baswedan Bagi BST

Dilansir dari Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 600.000 untuk keluarga terdampak pandemi Covid-19 di Jakarta akan cair pada Senin (19/7/2021) hari ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies pada Minggu (18/7/2021) kemarin.

BST yang akan dicairkan hari ini bersumber dari APBD DKI Jakarta.

BST untuk keluarga terdampak pandemi sudah dianggarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) senilai Rp 604 miliar.

"Yang dari Pemprov DKI transfer (pencairan) akan dilakukan besok melalui rekening penerima sehingga mereka langsung bisa menerima di rekening masing-masing," ujar Anies Baswedan dalam rekaman suara.

Anies Baswedan menyebut, jumlah penerima BST secara keseluruhan adalah 1.844.833 kepala keluarga (KK).

"Yang menerima bantuan 1 juta (KK) dibantu melalui APBD oleh Pemprov, 837.000 itu melalui Kemensos," ucap Anies Baswedan.

Sebagai informasi, BST yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta sebesar 1.007.379 KK yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Baca juga: Alasan Anies Baswedan Marah Besar ke Penjahat yang Dibekuk Polda Metro Jaya, Permintaan ke Kapolda

Rinciannya adalah Jakarta Pusat sebanyak 55.346 KK, Jakarta Utara 210.344 KK, Jakarta Barat 79.346 KK, Jakarta Selatan 160.733, Jakarta Timur 497.490 KK, dan Kepulauan Seribu 4.120 KK.

Warga Jakarta dapat melakukan pengecekan BST yang dicairkan untuk tahap 5 dan 6 (Mei dan Juni 2021) dengan menggunakan nomor kartu keluarga (KK).

Warga bisa melakukan pengecekan di laman web corona.jakarta.go.id pada tab bantuan sosial untuk melihat apakah mereka termasuk penerima BST senilai Rp 600.000. (*)