Politikus PSI dan PDIP Paksa Anies Baswedan Bongkar Pentingnya Formula E Via Hak Interpelasi

TRIBUNKALTIM.CO - Politikus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) dan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP kompak mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

PSI dan PDIP memaksa Anies Baswedan menjelaskan secara langsung mengapa Formula E harus digelar di 2022.

Diketahui, balap mobil listrik Formula  E menjadi program yang diprioritaskan Anies Baswedan.

Sejatinya, Formula E dijadwalkan berlangsung pertengahan 2020 lalu.

Namun, pandemi Covid-19 memaksa balap mobil listrik dengan rute seputar Monas itu akhirnya tertunda.

Di sisi lain, Pemprov DKI disebut-sebut sudah mengeluarkan sekitar Rp 1,6 triliun untuk menyelenggarakan Formula E.

Baca juga: Digusur Era Ahok, Kini Anies Baswedan Resmikan Kampung Susun Akuarium, Cek Fasilitas dan Konsepnya

PSI dan PDIP menginginkan Anies Baswedan memberi penjelasan secara langsung terkait alasan Formula E harus digelar.

Sementara, di sisi lain Jakarta belum lepas dari pandemi  Virus Corona.

Dilansir dari Kompas.com, seluruh Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi terkait dengan penyelenggaraan Formula E 2022.

Dalam surat pengajuan hak interpelasi yang ditandatangani delapan anggota Fraksi PSI itu menyebut pengajuan itu bertujuan untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan program yang memakan anggaran triliunan rupiah itu.

"Pengajuan interpelasi ini bersifat penting mengingat alokasi anggaran triliunan di tengah pandemi serta rentetan indikasi dan potensi pelanggaran hukum sebagaimana temuan BPK," kata Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2021).

Alasan lain PSI mengajukan hak interpelasi adalah kengototan Gubernur Anies Baswedan menjalankan Formula E di tahun 2022 dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.

Sikap Anies Baswedan ini dinilai tak elok mengingat belum ada hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E yang disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19.

"Jelas telah melanggar asas kecermatan karena bisa saja hasil dari peninjauan kembali studi kelayakan adalah tidak layak untuk diselenggarakan," ucap Michael.

Alasan berikutnya, PSI menilai ada indikasi tindakan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam aspek penyelenggaraan Formula E.

Untuk itu, PSI meminta secara langsung bisa dijelaskan oleh Anies Baswedan apakah yang dilakukan dalam program balap mobil listrik itu sesuai dengan aturan yang ada.

"Terutama tentang pengembalian Commitment Fee Formula E serta aspek penyalahgunaan kewenangan Gubernur yang telah mengikatkan beban APBD melampaui masa jabatannya, mengingat kontrak Formula E ini ditandatangani untuk 5 tahun penyelenggaraan," kata dia.

Baca juga: Pidato 17 Agustus Anies Baswedan, Jakarta Sudah Laksanakan Cita-Cita Kemerdekaan Indonesia

Adapun delapan anggota fraksi PSI yang sudah membubuhkan tandatangan pengajuan hak interpelasi yaitu:

1. Idris Ahmad

2. Justin Andrian Untayana

3. Anthony Winza

4. August Hamonangan

5. William Aditya

6. Eneng Miliyanasari

7. Viani Limardi

8. Anggara Wicitra

Selain PSI, ada lima anggota Fraksi PDIP yang resmi mengajukan hak interpelasi sejak Minggu (16/8/2021) lalu yaitu:

1. Ima Mahdiah

2. Rasyidi

3. Wa Ode Herlina

4. Ong Yenny

5. Gilbert Simanjuntak

Analisa Yunarto Wijaya

Dilansir dari Kompas.com,  Pengamat Politik Yunarto Wijaya mengatakan instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memprioritaskan penyelenggaraan Formula E di sisa masa jabatan sebagai bentuk panggung besar menuju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

"Dari kacamata pertama ini bagian dari politik panggung besar Anies menuju 2024," kata Yunarto saat dihubungi melalui telepon, Senin (9/8/2021).

Yunarto Wijaya mengatakan, panggung besar ini sebenarnya sudah terlihat dari kengototan Anies Baswedan menyelenggarakan Formula E sebelum pandemi berlangsung.

Kata Yunarto, perhelatan akbar sudah tak asing lagi bagi tokoh politik yang mengincar sebuah jabatan politik di pemilihan berikutnya.

"Memang biasanya yang ingin maju kepala daerah ataupun pilpres ingin ada sebuah perhelatan besar yang dianggap bisa menjadi legasi dan memang punya gaung di level nasional atau dunia," kata dia.

Namun pilihan Anies Baswedan yang ingin meneruskan perhelatan Formula E dianggap berisiko.

Karena kemungkinan akan terselenggara di tengah pandemi Covid-19 berlangsung.

"Karena dalam kondisi pandemi hal yang sifatnya seremonial bisa dianggap sebagai pemborosan dan tidak terlalu mengena dengan masyarakat," ucap Yunarto Wijaya.

Dari kacamata kedua, Yunarto Wijaya menyebut sikap Anies Baswedan yang ngotot ingin menyelenggarakan karena sudah terlanjur menandatangani perjanjian penyelenggaraan Formula E.

"Karena sudah ada commitment fee yang keluar.

Kalau tidak jadi acaranya itu bisa dianggap bermasalah dalam konteks laporan keuangan dan secara hukum," ujar dia.

Sehingga Anies Baswedan berpikir kepalang tanggung harus menghentikan ajang yang sudah menyetorkan Rp 1,6 triliun ke pihak penyelenggara Formula E.

Baca juga: Kasus Covid-19 Jakarta Turun, Anies Baswedan Beber Kunci Agar Angka Virus Corona Tak Melonjak Lagi

"Maju kena mundur kena, tapi dia (Anies) lihat sekalian saja digunakan sebagai panggung besar," tutur Yunarto.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.

Dalam Instruksi itu, Anies Baswedan menyebut Formula E menjadi isu prioritas yang harus dituntaskan di tahun 2022.

"Formula E target keluaran terselenggara lomba Formula E, target waktu Juni 2022," tulis Anies Baswedan.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak 2020 lalu.

Namun penyelenggaraan dibatalkan dua seri yaitu seri balap 2020 dan 2021 dan dijadwalkan ulang.

Pemprov DKI Jakarta beralasan, ajang Formula E dibatalkan karena pandemi Covid-19 sedang merebak. (*)