Curhat Seniman Mural di Mata Najwa soal Gambar Mirip Jokowi '404: Not Found' yang Dipolisikan

TRIBUNKALTIM.CO - Pekerja seni mural buka suara di acara Mata Najwa menanggapi kasus gambar mirip Presiden Jokowi yang bertuliskan 404: Not Found, di daerah Batu Cepet, Kota Tangerang.

Seperti diketahui, kasus mural mirip wajah Jokowi bertuliskan 404: Not Found itu sempat trending di media sosial hingga diusut oleh kepolisian setempat.

Alasannya, mural tersebut dianggap melecehkan presiden yang menurutnya adalah lambang negara.

Terkait kasus ini, host Mata Najwa, Najwa Shihab mencoba menanyakan langsung apa sesungguhnya yang dirasakan para pekerja seni mural.

Acara Mata Najwa edisi "Bung, Ini Negeri Kita", Rabu (18/8/2021) malam, menghadirkan dua pekerja seni mural dari Never Too Lavish, Fandra dan Andis.

Baca juga: Di Mata Najwa, Haris Azhar ke Faldo Maldini: Polisi yang Hapus Mural Mirip Jokowi Harusnya Diperiksa

Fandra dan Andis sempat membuat mural di studio Mata Najwa dengan visualisasi tangan terkepal bertuliskan quote populer presiden pertama RI Soekarno, "Kutitipkan Negeri Ini Padamu".

"Peristiwa yang kemarin tuh, bikin jadi agak ragu gak, ada rasa takut gak?" tanya Najwa.

"Sebenarnya sih kalau buat kembali turun ke jalan ada takutnya. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, kalau kita gambarnya izin dulu atau ada pesan-pesan yang baik, rasanya akan tetap saja," ujar Fandra dan Andis.

Fandra dan Andis juga sempat menjelaskan makna dari mural yang dikerjakannya di studio Mata Najwa.

"Mural tersebut adalah kutipan dari Bung Karno sebagai amanah saja buat aku sendiri, kita semua mungkin, bahwasanya semangat beliau tetap ada. Amanah beliau untuk kita menuliskan semangat-semangatnya akan terus dijalankan," kata Fandra dan Andis.

Sebelumnya, aktivis HAM Haris Azhar mengucapkan terima kasih kepada seniman yang membuat mural mirip Jokowi bertuliskan 404: Not Found.

Haris menyebut, selayaknya pekerja seni mural tersebut mendapat apresiasi bukan malah dipolisikan.

"Kita terima kasih, kita hutang budi kepada mereka karena alarm demokrasi tetap berjalan di Indonesia," katanya.

Baca juga: VIRAL Mural Jokowi 404: Not Found di Batuceper, Roy Suryo Sebut Kemiripan Tak Sampai 70 Persen

Direktur Eksekutif Lokataru itu mengatakan, apa yang dilakukan seniman mural tersebut dijamin oleh konstitusi.

Sehingga tidak ada aturan di tingkatan regulasi yang patut digunakan untuk menghalangi mereka.

"Justru seharusnya kita memperbanyak mural di banyak tempat karena dia memberikan keindahan sekaligus kita teredukasi dengan pesan-pesan mereka," kata Haris Azhar di acara Mata Najwa.

Sementara, Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan, pemerintah sejauh ini tidak pernah melarang kritik.

Pemerintah, kata Faldo, juga selalu membuka ruang dialog bagi siapa saja.

Namun, dalam bernegara, kata Faldo, warga negara juga diikat dengan berbagai peraturan.

Misalnya di kepolisian ada KUHP, di Satpol PP ada penegakan Peraturan Daerah (Perda).

"Jakarta ada di Perda, Tangerang juga ada Perda. Nah itu bagaimana kalau ada peraturannya?" katanya.

Baca juga: Tema Mata Najwa HUT 76 RI: Bung, Ini Negeri Kita, Singgung Mural Jokowi Bagian Ekspresi Politik

Terkait kasus mural di Tangerang, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengatakan, pemerintah saat ini justru mendorong untuk mengedepankan restorative justice.

"Jangan sampai ada hak-hak warga negara yang tercederai juga," kata Faldo Maldini.

Moeldoko Minta Kritik yang Beradab

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga merespons polemik adanya sebuah mural mirip Presiden Jokowi yang bertuliskan 404: Not Found di Batu Ceper, Tangerang.

Moeldoko menegaskan bahwa selama ini Jokowi tidak pernah pusing dengan adanya kritik yang diberikan kepadanya.

Bahkan Moeldoko juga menyebutkan Jokowi sangat terbuka dengan adanya kritik dari pihak manapun.

Moeldoko pun menyampaikan, Jokowi selama ini selalu mengatakan kepadanya, jika kita adalah orang timur yang memiliki adat. Sehingga jika ingin mengkritik sesuatu, maka lakukan dengan beradab.

Baca juga: REAKSI Istana Menyoal Mural Viral Mirip Jokowi 404 Not Found Moeldoko Sebut Presiden Orangtua Kita

Selain itu dalam melakukan kritik juga harus mengedepankan tata krama yang ada dalam budaya kita.

"Sebenarnya dari awal Presiden selalu mengatakan, dan ini lebih bersifat edukatif ya. Presiden sangat terbuka, enggak pernah pusing dengan kritik."

"Tetapi beliau selalu menyisipkan sebuah kalimat yang indah. 'Kita orang timur memiliki adat, jadi kalau mengkritik sesuatu yang beradab.' Tata krama ukuran budaya kita itu supaya dikedepankan," kata Moeldoko dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (19/8/2021).

Moeldoko meminta kepada semua pihak yang ingin melakukan kritik untuk bisa memperhatikan cara mengritiknya.

Karena kadang mudah sekali untuk menjustifikasi atau menyamakan antara kritik dengan fitnah.

Moeldoko pun sangat menyayangkan hal tersebut, bahkan terkadang banyak tokoh yang ikut terlibat hanya untuk memperkeruh suasana.

"Bukan hanya selalu bicara antikritik. Cobalah lihat cara-cara mengkritiknya itu, berikutnya kadang-kadang kita mudah sekali untuk menjustifikasi, menyamakan antarkritik dengan fitnah."

"Ini sering terjadi kita dan banyak tokoh-tokoh kita yang tidak memberikan pendidikan kepada itu. Justru terlibat di dalamnya untuk memperkeruh situasi," ungkap Moeldoko.

Baca juga: VIRAL Jokowi 404 Not Found, Terungkap Alasan Polisi Gerak Cepat Buru Pembuat Mural di Tangerang

Menurut Meoldoko, presiden bagaikan sosok orang tua yang harus dihormati.

Untuk itu ia meminta kepada semua pihak agar tidak sembarangan dalam menyampaikan suatu kritik.

Baik kritik yang berbentuk kalimat maupun yang berbentuk gambar.

"Janganlah seperti itu, karena apapun Presiden adalah orang tua kita yang sangat perlu untuk kita hormati. Jangan sembarangan dalam menyampaikan sesuatu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk gambar," pungkasnya.

Dibandingkan dengan SBY

Pengamat politik, Ujang Komarudin membandingkan kasus penghapusan mural mirip Presiden Joko Widodo yang bertuliskan 404: Not Found dengan kasus yang terjadi di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Ujang, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada kasus di mana nama SBY ditulis di atas badan kerbau.

Namun, ia mengatakan, tidak ada aparat penegak hukum yang mencari penulis nama SBY di kerbau itu.

"Namanya (SBY) disebut di sebuah kerbau, itu juga tidak pernah itu dilaporkan, tidak pernah penegak hukum mencari-cari kesalahan para pendemonya, para penulis nama presiden yang di kerbau," kata Ujang seperti dilansir Kompas.com, Selasa (18/8/2021).

Baca juga: Polisi Buru Pembuat Seni Mural Jokowi 404: Not Found, Pakar Hukum Sebut Lebay Jika Dikejar

Terkait mural mirip Jokowi ini, polisi berupaya mencari pembuat mural dan menghapus mural tesebut dengan cat hitam.

Menurut Ujang, aparat kepolisian saat ini terlalu paranoid.

Padahal, ia menilai, mural tesebut belum tentu bermaksud untuk mengritik Jokowi.

Ia juga mengatakan, mural tersebut merupakan karya seni dan bentuk kritik sosial yang bersifat multitafsir.

"Kita ini, penegak hukum kita terlalu paranoid, terlalu berlebihan. Itu kan mural itu kan belum tentu mengritik Jokowi juga, itu kan mirip, lalu juga itu kan karya seni," ucap dia.

Baca juga: Kenapa Juliari Batubara Tidak Dituntut Hukuman Mati? Mata Najwa Tadi Malam Komisioner KPK Buka Suara

Dosen dari Universitas Al Azhar ini menilai, saat ini demokrasi di Tanah Air mulai terbelenggu dengan kepentingan kelompok tertentu.

Ujang menambahkan, persoalan mural ini dapat menjadi indikator bahwa aparat penegak hukum menafsirkan kejadian itu dengan keinginanya sendiri.

"Nah ini yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum begitu. Agar apa? Agar situasi ini tidak bertambah parah dan indeks demokrasi kita juga tidak semakin menurun," ucap dia.

Ujang sendiri menilai kehadiran mural tersebut sebagai kritik sosial yang seharusnya dijaga di negara demokrasi seperti Indonesia.

Baca juga: Di Mata Najwa, Korban Bansos Berdebat dengan Pengacara Juliari Batubara: Kami Tidak Bisa Makan Pak!

Bagi Ujang, kritik sosial dari masyarakat akan terus muncul di masa depan.

Terlebih, jika masih ada masyarakat yang hidup dalam kesulitan, kesusahan, dan kekurangan.

"Penegak hukum ya harus memaknai itu sebagai sebuah bagian daripada kritik sosial masyarakat yang harus dijaga,” kata dia. (*)