Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Perjuangkan Hak-hak Kaltim

Wagub H Hadi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Kaltim terus berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat Benua Etam.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humasprov Kaltim
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi saat membuka sekaligus menjadi keynote speaker focus group discussion dengan Tema Menakar Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam perspektif penguatan desentralisasi fiskal pusat-daerah khususnya Kaltim di tengah dilema keberlanjutan IKN melalui virtual zoom, Sabtu (21/8/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Wagub H Hadi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Kaltim terus berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat Benua Etam.

Termasuk perjuangan untuk mendapatkan hak-hak keuangan daerah maupun dana bagi hasil.

"Karena itu, saat ini hak-hak Kaltim harus dan wajib diperjuangkan. Terutama dari berbagai elemen masyarakat tak terkecuali Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB)," sebut Hadi Mulyadi ketika membuka dan menjadi keynote speaker focus group discussion (FGD) dengan Tema Menakar Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dalam perspektif penguatan desentralisasi fiskal pusat-daerah khususnya Kaltim di tengah dilema keberlanjutan IKN melalui virtual zoom, Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19, Kepedulian Terus Mengalir

Bahkan, mengenai RUU HKPD wajib bersama dikawal, terlebih dengan adanya penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) akan menjadi modal besar bagi masyarakat Kaltim untuk berjuang bersama.

Menurut Hadi, RUU HKPD ini mulai 2010 hingga sekarang tidak pernah tuntas.

Hadi menilai, hal ini tentu sangat merugikan daerah, terutama daerah penyumbang devisa bagi negara.

"Mengapa hal ini tak pernah tuntas, diyakini ada kepentingan pusat yang tak ingin diganggu. Karena itu, harus dan wajib RUU HKPD ini dikawal," jelasnya.

Dengan luas Provinsi Kaltim 194.489 km² yang hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8 persen dari total luas wilayah Indonesia sebelum dimekarkan Provinsi Kaltara.

Baca juga: Tak Ada Alokasi Dana Pembangunan Ibu Kota Negara di APBN 2022? Wagub Kaltim: Engga Usah Dipikirin

Namun, kini luas total Kaltim adalah 129.066,64 km² dengan populasi pada tahun 2018 lebih kurang 3,6 juta jiwa. Tetapi, alokasi anggaran jauh berbanding terbalik.

Sebagai daerah penghasil tentu harus berbuat.

"Saya mengimbau untuk berjuang pasal demi pasal, kemudian diusulkan ke pusat, terutama melalui wakil Kaltim di senayan," tegas mantan legislator Senayan dan Karang Paci ini.

Hak-hak yang dimaksud, misalnya, pengembalian keuangan dari pusat ke daerah melalui pajak perkebunan, alat berat, hingga pertambangan. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved