Kumpulkan Petinggi Partai Koalisi, Jokowi Bahas Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Tetap Jalan

Sebab, masih banyak hal yang harus dipersiapkan.

"Namun tentu pemindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini," ujarnya.

Salah satu yang saat ini tengah disiapkan yakni terkait dengan payung hukum pemindahan ibu kota negara.

Pemerintah bersama DPR sedang merencanakan penyusunan undang-undang ibu kota negara baru.

"Untuk itu proses politik dalam menghasilkan undang-undang ibu kota negara yang cocok dan nanti akan dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi," kata Johnny.

Selain soal ibu kota negara baru, ada empat isu lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, kemudian capaian perekonomian nasional.

Baca juga: Prabowo Sarankan Presiden Jokowi untuk Teruskan Pemindahan IKN ke Kaltim

Lalu terkait dengan strategi ekonomi dan bisnis, serta isu ketatanegaraan yakni evaluasi otonomi daerah.

"Suasana pertemuan sangat bersahabat dan dalam suasana kekompakan semangat gotong royong yang tinggi," kata Johnny.

Adapun pertemuan antara presiden dan para elite partai koalisi digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, sekira pukul 15.00 WIB.

Hadir dalam pertemuan itu tujuh ketua umum partai koalisi yang didampingi tujuh sekretaris jenderal.

Ketujuhnya yakni Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen Hasto Kristyanto. Kemudian, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani.

Lalu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus. Hadir pula Ketum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G Plate. Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir Ketum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Hasanuddin Wahid.

Sementara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hadir Ketum Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi. Terakhir, hadir Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Suparno.

Sebelumnya Menhan Prabowo Subianto mengatakan pemindahan Ibu kota negara dibutuhkan keberanian oleh pemerintah.

Sebab, kata Prabowo pusat pemerintahan dan pusat ekonomi mesti dipisahkan.