Breaking News:

Fraksi Golkar Dukung Pembahasan Final Pemandangan Umum Terhadap Raperda RPJMD Kutim 2021-2026

DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi.

Editor: Diah Anggraeni
Tribun Kaltim/Syifa'ul Mirfaqo
Wakil Ketua Fraksi Golkar Arang Jau saat membacakan pemandanganan umum fraksinya dalam rapat paripurna ke-34 di ruang sidang utama DPRD Kutai Timut, Kamis (26/8/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi.

Pemandangan umum tersebut menanggapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Rapat paripurna ke-34 ini berlangsung di ruang aidang utama gedung Sekretariat DPRD Kutai Timur, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Kamis (26/8/2021).

Dalam penyampaian pemandangan umum terhadap RPJMD tahun 2021-2026 ini, Fraksi Golongan Karya (Golkar) mengutarakan dukungan setelah memandang berbagai proses dan tahapan selama penyusunan RPJMD.

Baca juga: Paripurnakan KUPA dan PPAS Perubahan 2021, Fraksi KIR Sampaikan Dua Catatan untuk Pemkab Kutim

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi Golkar Arang Jau setelah dipersilakan pimpinan rapat untuk membacakan pemandangan fraksinya.

"Penyusunan rencana awal RPJMD hingga rancangan akhir RPJMD 2021-2026 telah melalui serangkaian sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi yang melibatkan semua stakeholder," ujarnya.

Proses perancangan diyakini melibatkan seluruh pihak baik legislatif, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Fraksi Golkar juga memandang, rancangan akhir RPJMD 2021-2026 merupakan wujud komitmen kepala daerah dalam melayani masyarakat.

Oleh karenanya, RPJMD merupakan tekad kepala daerah menjadikan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

"Tekad ini terwujud dalam melaksanakan kegiatan dan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan program, pembangunan, serta pemerataan terhadap akses hasil-hasil pembangunan bagi semua masyarakat ," ucapnya.

Untuk itu, Fraksi Golkar menyatakan mendukung pemerintah untuk melakukan tahapan pembahasan final raperda rancangan akhir RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan perintah perundang-undangan.

Kendati demikian, setelah rancangan akhir RPJMD tahun 2021-2026 disahkan dan ditetapkan menjadi Perda RPJMD tahun 2021-2026, maka dokumen RPJMD tahun 2021-2026 wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

"Kami Fraksi Golkar meminta kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk benar-benar memahami tugas dan amanahnya," ujar Arang Jau.

Baca juga: Rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2021 Diparipurnakan, Pemkab Kutim Sempurnakan Kebijakan Pembangunan

OPD diminta untuk menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi yang telah ditugaskan dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab antara pemerintah bersama DPRD.

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan mitra sejajar pemerintah tentunya mendukung dan akan senantiasa mengawal penerapan RPJMD tahun 2021-2026 di Kutim.

Berdasarkan catatan, masukan, serta saran yang telah disampaikan, maka Fraksi Golkar mendukung pemerintah untuk segera melanjutkan pembahasan hingga tahap persetujuan. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved