Breaking News:

Virus Corona di Berau

Pemkab Berau Bebaskan Sanksi Administrasi Pajak Hotel dan Restoran

Pemerintah Kabupaten Berau akan memberikan keringanan bagi pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Berau.

Penulis: Renata Andini Pengesti | Editor: Budi Susilo
HO/Grand Parama
Salah satu hotel di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang terkena dampak PPKM Level 3. Dalam menjalankan kegiatan para karyawan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau akan memberikan keringanan bagi pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Yakni keringanan dalam pemungutan pajak hotel dan restoran di tengah PPKM Level 3 yang masih berlaku.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Sri Eka kepada TribunKaltim.co di Kabupaten Berau, Minggu (5/9/2021).

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya tinggal mengesahkan aturan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah.

Baca juga: Sebanyak 56 Ibu Hamil di Berau Kini Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Lantaran, keputusan pembebasan denda administrasi memerlukan payung hukum yang kuat.

Selama penerapan PPKM Level 3 ini, pihaknya memiliki aturan untuk membebaskan denda administrasi.

"Tapi belum berlaku untuk sekarang, paling lambat semoga di bulan Oktober sudah berjalan,” jelasnya.

Eka menjelaskan, dalam pembebasan denda administrasi, pihak hotel dan restoran tidak perlu membayar keterlambatan yang terjadi di satu bulan sebelumnya.

Baca juga: Upaya Pemulihan Trauma pada Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 di Berau

Jika aturan tersebut dapat digunakan per September, maka di bulan Oktober, hotel dan restoran tidak perlu membayar sanksi.

Adanya aturan itu, menjadi komitmen pemerintah dalam membantu pelaku usaha di tengah keadaan pandemi yang masih berlangsung serta aturan PPKM yang terus diperpanjang.

Kendati begitu, pihaknya terus menggali banyaknya pajak daerah lainnya.

Sebelumya, pada tahun 2020, pihak mereka memberikan keringanan kepada pihak pengusaha hotel dan restoran.

Baca juga: Disdukcapil Berau Percepat Dokumen Akta Kematian Pasien Positif Covid-19

Tentu saja dengan memberikan keringanan pemotongan pajak sebesar 50 persen.

Namun, aturan tersebut tidak berlaku lagi. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved