Rita Widyasari Terseret Dugaan Suap Mantan Penyidik KPK, Ini Deretan Kasus Mantan Bupati Kukar

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari terseret kasus baru, terkait dugaan suap pada mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK tengah menyelidiki dugaan suap Rita Widyasari pada mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.

Rita diduga memberikan uang suap sebesar Rp 5 miliar lebih pada Robin.

Baca juga: 37 Koruptor Ajukan Peninjauan Kembali Termasuk Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari

Baca juga: Dirut & Mantan Dirut PT Bara Kumala Sakti Diperiksa KPK Terkait Kasus Rita Widyasari, Ceritra Saksi

Baca juga: KPK Periksa 3 Saksi di Polresta Samarinda Terkait Kasus Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari

Hingga saat ini kasus lama Rita pun masih terus diproses, yakni kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ). 

Selain kasus pencucian uang, Komisi Pemberantasan Korupsi juga tengah menyelidiki dugaan pemberian uang suap senilai Rp 5 M kepada mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju. 

Terkait dugaan pemberian uang dari mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari ke mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, KPK juga akan melakukan pendalaman.

Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara tersebut diduga memberikan uang sebesar Rp5,17 miliar ke Robin untuk membantunya menangani kasus.

"Sepanjang ditemukan bukti cukup, KPK pasti tak segan menetapkan pihak siapa pun sebagai tersangka sebagai pengembangannya," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/9/2021) seperti dikutip Tribunkaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang Rp 5 Miliar dari Rita Widyasari ke Eks Penyidik Robin.

Akan tetapi, Ali mengatakan penindakan bakal dilakukan jika adanya bukti yang cukup.

"Kami tentu selalu informasikan setiap perkembangan proses penyidikannya secara transparan," kata Ali.

Dalam petikan dakwaan eks penyidik Stepanus Robin Pattuju yang diunggah di situs SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diduga memberi uang sebanyak Rp5 miliar kepada Robin.

"Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000,” seperti dikutip dari petikan dakwaan itu, Jumat (3/9/2021).

Dalam petikan dakwaan tersebut, KPK menyebut bahwa Robin secara total menerima Rp11,025 miliar yang bersumber dari lima orang.

Baca juga: Jumat Keramat, eks Bupati Kukar Rita Widyasari Diperiksa KPK Lagi, Soal Kasus Cuci Uang Khairuddin

Bantah TPPU Mangkrak

Selain kasus pemberian uang Rp 5 miliar tersebut, KPK juga memastikan penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur Rita Widyasari masih berjalan.

"Perkara TPPU dengan tersangka RWD (Rita Widyasari) mantan Bupati Kukar, kami pastikan masih terus berjalan,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin (6/9/2021) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Ia mengatakan bahwa saat ini tim KPK masih terus bekerja melengkapi berkas penyidikan perkara tersebut.

"Sehingga tidak tepat jika ada pihak mengatakan perkara ini mangkrak," ucap Ali.

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan karena keinginan pihak-pihak tertentu, namun karena adanya kecukupan alat bukti.

Baca juga: Ini Surat Keberatan Pencalonan Wakil Bupati Kukar Pengganti yang Diduga Dibuat oleh Rita Widyasari

Oleh sebab itu, dia menegaskan, KPK terus bekerja mengungkap dan menuntaskan kasus TPPU tersebut sesuai koridor aturan hukum yang berlaku.

"Sepanjang ditemukan bukti cukup, KPK pasti tak segan menetapkan pihak siapapun sebagai tersangka sebagai pengembangannya," ujar Ali

"Kami tentu selalu informasikan setiap perkembangan proses penyidikannya secara transparan," kata dia.

Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin pada 16 Januari 2018.

Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati.

Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp 436 miliar.

Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kutai Kartanegara sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita Widyasari yang dikenal sebagai Tim 11.

Sebelumnya, Rita Widyasari juga telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.

Rita Widyasari terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 110,7 miliar dan suap Rp 6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Rita Widyasari menerima uang suap Rp6 miliar terkait pemberian izin lokasi perkebunan sawit.

Uang suap itu diterima dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Baca juga: Beredar Surat Keberatan Rita Widyasari Terhadap Penunjukan Calon Wakil Bupati Kukar, Ini Isinya

Rita Sempat Ajukan Peninjauan Kembali

Mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang juga terpidana kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, salah satu dari 37 koruptor yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Data tersebut diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sejak Januari sampai September.

Hal ini diungkapkan Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri.

"Saat ini setidaknya masih ada sekitar 37 perkara yang ditangani KPK sedang diajukan PK oleh para napi korupsi. Terpidana yang ajukan PK, belum putus dan atau baru ajukan," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga:Mengintip Rincian Harta Kekayaan Febri Diansyah, Resmi Mengundurkan Diri dari Kabiro Humas KPK

Sebelumnya, KPK mengaku belum menerima salinan putusan 22 koruptor yang hukumannya disunat oleh Mahkamah Agung (MA).

Diketahui, hingga saat ini terdapat 22 koruptor yang pengajuan PK dikabulkan oleh MA.

"Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman," kata Ali, Rabu (30/9/2020).

Untuk itu, KPK berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap.

Hal ini agar lembaga antirasuah dapat mempelajari lebih lanjut pertimbangan hakim dalam memutus pengajuan PK.

"Kami berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut agar kami dapat pelajari lebih lanjut apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim," katanya.

Aset Rita Widysari Senilai Rp 70 Miliar Disita

Kilas balik kasus, pada tahun 2019 lalu KPK telah menyita aset mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widysari senilai Rp 70 miliar.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ketika itu masih dijabat Febri Diansyah. 

Menurut Febri Diansyah, penyitaan itu berkaitan dengan penanganan kasus pencucian uang yang melibatkan Rita Widyasari dan mantan staf khususnya, Khairudin.

Keduanya menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Sejauh ini telah dilakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, seperti rumah, tanah, aparteman, dan barang lain dengan nilai sekitar Rp 70 miliar," kata Febri seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Oleh karena itu, lanjut Febri, KPK memeriksa Rita Widyasari sebanyak dua kali, yaitu Kamis (18/7/2019) dan Jumat ini.

Kemarin, ia diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus pencucian uang.

"Hari ini KPK memeriksa Rita sebagai saksi untuk tersangka KHR (Khairudin). KPK mendalami informasi transaksi perbankan, asal-usul, dan penggunaan yang yang diduga dari hasil korupsi untuk pembelian sejumlah barang, termasuk pembelian tas, jam, dan aset lain," katanya.

Febri menegaskan, KPK terus menelusuri aset-aset Rita yang bersumber dari hasil korupsi.

Divonis 10 Tahun Penjara, Rita Widyasari: Doakan Saya Kuat

Kilas balik kasus Rita Widyasari, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Tak banyak disampaikan oleh terdakwa Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonisnya 10 tahun penjara.

Rita dinilai terbukti bersalah atas kasus grativikasi dan suap oleh Majelis Hakim, Jumat (6/7/2018) malam. 

Saat ditemui usai sidang vonis, Rita hanya meminta didoakan agar kuat menjalani hukuman itu.

"Doakan saja biar saya kuat, begitu saja," ucap Rita kepada wartawan saat ditanya tanggapannya atas vonis majelis hakim.

Baca: Jalani Hukuman di Penjara, Rita Widyasari tak Ingin Stres Seperti Ayahnya

Rita terlihat tegar saat majelis hakim yang diketuai Sugiyanto membacakan kalimat demi kalimat surat putusan kasusnya.

Sembari memegang beberapa lembar tisu di tangan, Rita dengan seksama menyimak putusan perkara untuknya di kursi terdakwa.

Namun, mata Rita mulai berkaca-kaca begitu majelis hakim selesai membacakan surat putusan untuknya.

Rita baru menggunakan tisunya saat berpelukan erat dengan seorang pengacara perempuan tim kuasa hukumnya.

Sebelum sidang dimulai, ruang persidangan telah dipenuhi keluarga dan kerabat Rita. Suami Rita, Endri Elfran Syafril atau Beni dan ibunda Rita, Dayang Kartini, juga menghadiri sidang vonis orang yang mereka cintai itu.

Bahkan, tiga anak Rita, yaitu M Dhafin Rizqin Muntazah, si kembar Khalda Thumakarima Muntazah dan Khansa Thumakarimah Muntazah untuk kali pertama menghadiri persidangan ibunda mereka.

Sepupu Rita yang pernah menjadi pengacara dan saksi dalam kasus tersebut, Noval El Farveisa juga terlihat muncul di ruang persidangan.

Baca: Perahunya Tenggelam, 11 TKI Ilegal Ditemukan Tewas di Perairan Malaysia

Selama majelis hakim membacakan putusan, Beni terlihat terus tertunduk dan sesekali menyentuh bibir dengan jari tangan kanannya.

Sementara, ibunda Rita kerap meremas-remas jarinya.

Sebagian dari keluarga dan kerabat terlihat tak kuasa menahan air mata ketika hakim memvonis Rita dengan 10 tahun penjara.

Beberapa perempuan terlihat menangis sambil mengusap air matanya dengan tisu.

Ibunda Rita, Dayang Kartini hanya bisa mengerutkan dahi melihat anaknya divonis bersalah dan akan menjalani hukuman di dalam penjara seperti mendiang suaminya, Syaukani Hasan Rais.

Suami Rita, Endri Elfran Syafril yang juga hadir di persidangan putusan itu terlihat tegar.

Baca: Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2018 Malam Ini, Swedia, Inggris, Rusia, dan Kroasia Berlaga

Dia justru terlihat sibuk menghalau belasan wartawan yang hendak mendekati dan mewancarai Rita.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Rita Widyasari selaku Bupati Kukar terbukti bersalah menerima uang gratifikasi Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas di Pemkab Kukar.

Rita juga terbukti menerima uang suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun terkait pemberian izin lokasi perkebunan sawit.

Majelis hakim menghukum Rita dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim memaparkan, penerimaan gratifikasi dilakukan Rita bersama-sama dengan staf khususnya sekaligus mantan anggota DPRD Kukar, Khairudin.

Gratifikasi diterima oleh Rita bersama Khairudin dari beberapa perusahaan setiap kali ada permohonan izin di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara sejak Juni 2010 hingga Agustus 2017.

Khairudin 8 Tahun

Sementara, atas kasus penerimaan gratifikasi, majelis hakim memvonis staf khusus Rita sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Kukar Khairudin dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider selama 3 bulan kurungan.

Rita dan Khairudin dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12B Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara itu atas penerimaan suap, Rita divonis telah melanggar Pasal 12b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca: Prediksi Zodiak Hari Ini, Ada yang Perlu Liburan dan Ada yang harus Lebih Perhatian pada Pasangan

Hal-hal yang memberatkan hukuman kedua terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak memberikan teladan bagi masyarakat Kutai Kartanegara, terlebih posisi Rita sebagai bupati.

Hal yang meringankan, mereka berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

Vonis hakim untuk Rita dan Khairudin itu adalah lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jaksa KPK dalam tuntutannya menuntut agar majelis hakim menghukum terdakwa Rita Widyasari dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider selama 6 bulan kurungan.

Dan jaksa KPK menuntut agar Khairudin dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider selama 6 bulan kurungan.

Baca: Ternyata Kate Middleton Punya Rahasia di Dalam Sepatunya, tetap Lincah Pakai High Heels

Atas putusan majelis hakim, baik Rita, Khairudin, dan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.

Kuasa hukum Rita, Wisnu Wardana menilai putusan hakim relatif.

Namun ia mempertanyakan jumlah Rp 110 miliar yang diterima Rita menurut putusan hakim. "Itu nilai itu dari mana? Ngitungnya dari mana?" kata Wisnu.

Meski hakim sudah menjelaskan bahwa uang tersebut diterima Rita dari Dinas Pekerjaan Umum, namun ia tetap meyakini bahwa jumlah tersebut hanyalah data proyek.

Ia juga menyangsikan karena dari persidangan, menurutnya saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat menunjukan jumlah pastinya.

"Nilainya nggak ada yang bisa nyebutin pasti. Semua kira-kira," kata Wisnu usai sidang.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan mengajukan banding atau tidak, Wisnu menyeragkan seluruh keputusannya kepada Rita. "Semua tergantung klien lah," kata Wisnu. (*)

Berita tentang Rita Widyasari