Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Walikota Samarinda Andi Harun Setuju Dua Raperda Disahkan dan Satu Ditunda

Walikota Samarinda Andi Harun memimpin rapat pemaparan dan pembahasan, terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (8/9/2021)

Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Walikota Samarinda Andi Harun saat memimpin rapat pemaparan dan pembahasan terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Samarinda, Rabu (8/9/2021).TRIBUNKALTIM.CO/HO/Diskominfo Samarinda 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Walikota Samarinda Andi Harun memimpin rapat pemaparan dan pembahasan, terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (8/9/2021).

Tiga Raperda itu yakni tentang Pengelolaan Sampah, dan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, serta Penambahan Penyertaan Modal bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda.

Pada kegiatan tersebut Andi Harun hanya mensetujui dua Raperda untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda), ialah tentang pengolahan sampah, dan tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan.

"Untuk pengesahan dua Raperda itu, saya sudah pinta protokol untuk komunikasikan dengan biro hukum untuk bisa disampaikan ke DPRD," ungkap Andi Harun saat diwawancarai di kawasan Balikota Samarinda.

Sementara untuk Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal bagi (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda, orang nomor satu di Samarinda meyebut itu masih ditahan.

Baca juga: Banjir Masih Menggenang, BMKG Samarinda Sebut Ada Gangguan Siklus

Baca juga: Walikota Samarinda Latihan Taekwondo, Andi Harun: Cari Keringat

Baca juga: Diduga Mengantuk dan Tabrak Truk Parkir di Samarinda, Seorang Pengendara Motor Tewas

AH sapaan karibnya, meminta Perumdam Tirta Kencana Samarinda untuk konsulidasi dengan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.

"Terkait kebutuhan penambahan modal, baik berupa cash money sebesar Rp 50 miliar, yang diusulkan maupun penyertaan modal berupa aset sebesar Rp 940 miliar lebih," jelasnya.

Sambungnya, terkait aset AH menyebut merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, sehingga dipintanya untuk di appraisal ulang.

Lalu juga terkait manfaat Rp 50 miliar, AH mengakui bahwa Perumdam sudah menjelaskan, seringkali menerima kegiatan dari pusat tetapi harus disertai dengan dana pendamping.

Baca juga: Kecelakaan Lalu-lintas di Samarinda, Motor Tabrak Truk yang Diparkir, Kondisi Korban Kritis

"Tetapi saya menilai, sementara waktu usaha dan kekuatan finansial Perumdam saat ini menurut kami mungkin belum saatnya ditambah modal dalam bentuk cash money," tuturnya.

"Karena aset yang kita serahkan bisa dikapitalisasi melalui mekanisme sindakasi bank. Supaya Perumdam terbiasa mengelola usaha dengan prinsip bisnis to bisnis," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved