Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Komisi III Minta Sanksi Tegas Penabrak Jembatan Mahakam

Komisi III menggelar rapat dengan mitra kerjanya terkait insiden penabrakan Jembatan Mahakam oleh tongkang batu bara, 30 Agustus 2021 lalu.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Komisi III DPRD Kaltim saat melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah mitra kerja terkait insiden penabrakan Jembatan Mahakam. 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengan mitra kerjanya terkait insiden penabrakan Jembatan Mahakam oleh tongkang batu bara, 30 Agustus 2021 lalu.

Anggota Komisi III sepakat mendesak agar insiden ini tidak dianggap hal sepele, sehingga sanksi tegas harus dilakukan agar menjadi efek jera bagi yang lain.

"Insiden ini berkali-kali terulang, kita harus tegas. Berbicara solusi dan sanksi, ditambal bukan solusi, minimal mencabut izinnya, sehingga memberi efek jera. Jika perlu bawa ke jalur hukum untuk memberi efek jera bagi yang lain," tegas Syafrudin, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Komisi I Serahkan SK Kemendagri kepada 5 Anggota Timsel KPID Kaltim Terpilih

Ia juga menambahkan, kejadian ini dikhawatirkan memberi dampak luar biasa membahayakan.

Menurutnya meski belum diteliti, namun berdasarkan informasi yang didapat dalam forum rapat, tidak adanya safety pada tiang yang tertabrak.

Tentu kondisi tersebut perlu menjadi perhatian luar biasa bagi keselamatan pengguna jembatan maupun dampak lain yang berpotensi terjadi.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III H Baba saat memimpin pertemuan tersebut juga mengaku kaget mendengar kapal melakukan putar haluan, tanpa koordinasi dengan pihak manapun dalam kondisi arus yang diduga dalam keadaan deras saat pagi hari.

Ia juga secara tegas meminta agar aturan terkait kegiatan pergerakan kapal dari hilir maupun dari hulu agar pemberhentian dan jalur tunggunya bisa diatur dengan sebaik-baiknya.

"Sekaligus terkait masalah hilangnya CCTV perlu menjadi perhatian untuk mengawasi pergerakan kapal. Padahal. CCTV fungsinya sangat penting, soal pengaturan jalur pemberhentian kapal juga saya minta untuk diatur dengan sebaik-baiknya," kata H Baba dalam pertemuan yang dihadiri KSOP Samarinda, PT Pelindo IV Cabang Samarinda dan Dinas Perhubungan Kaltim.

Baca juga: DPRD Nantikan Penjelasan Pemerintah Terkait Silpa Kaltim 2020 Capai Rp 2,95 Triliun

Sementara itu rekan kerjanya di Komisi III Ekty Imanuel mendorong agar standar operasional prosedur terkait pelayaran yang berpotensi menyebabkan penabrakan jembatan maupun kecelakaan lalu lintas di air agar diperbarui.

"Di periode Komisi III yang saya jalani, sudah berkali-kali insiden penabrakan jembatan terjadi. Dan hampir selalu dengan alasan yang sama, di sini kita saling bertanggung jawab mencarikan solusi agar tidak terjadi lagi. Barangkali dengan merubah standar operasional prosedur," ungkap Ekty.

Dalam pertemuan ini tampak dihadiri anggota Komisi III lain yakni Andi Harahap, Amiruddin, Ananda Emira Moies, Eddy Sunardi Darmawan, Muhammad Adam, dan Agus Aras. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved