Protes Bangun Pusat Pemerintahan Tana Tidung, Pengunjuk Rasa: Warga Seludau Mau Dikemanakan

TRIBUNKALTIM.CO, TANA TIDUNG - Peserta massa aksi penolakan rencana pembangunan pusat pemerintahan di Bundaran HU, suarkan aspirasi agar ada sosialisasi sebelum dibangun, Kamis (9/9/2021). 

Satu di antara pengunjuk rasa ialah Soni, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung harusnya mensosialisasikan lebih dulu rencana pembangunan pusat pemerintahan kepada masyarakat Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

"Perlu kita ketahui bersama bahwa di sana itu masyarakat Seludau sudah menggunakan lahan-lahan yang ada di sana. Di sana itu juga ada kuburan-kuburan nenek moyang kami," katanya.

Dia menyampaikan, luas wilayah Desa Seludau pun kecil, yakni 1.925 hektar.

Baca juga: GMBB Tuntut 4 Hal, Desak DPRD Tana Tidung Tolak Pembangunan Pusat Pemerintahan di Bundaran HU

Baca juga: BREAKING NEWS GMBB Tuntut Hak Kepemilikan Lahan Pusat Pemerintahan, Datangi DPRD Tana Tidung

Baca juga: 400 Siswa Siswa SMA Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung Belum Vaksin Covid-19

"Kalau dibangun perkantoran, 10 sampai 20 tahun ke depan masyarakat Seludau mau dikemanakan?

Jadi kami menganggap Bupati itu mengusir masyarakat Seludau secara pelan-pelan," tandasnya.

Sementara itu, peserta massa aksi lainnya, Jon, menyampaikan, pihaknya telah beberapa kali menyurati Pemerintah Tana Tidung.

Namun belum ada komunikasi antara masyarakat dan Pemerintah Tana Tidung.

"Kami punya data juga terkait hal itu, sebelumnya tanggal 5 April 2021, kami sudah diundang hearing ke DPRD," katanya.

Baca juga: Nelayan dari Luar Tana Tidung Gunakan Trawl untuk Tangkap Kerang Dara di Pesisir Tana Lia

Kemarin disampaikan kepada pihaknya, kalau seharusnya ada undangan dari Bupati Tana Tidung.

"Tapi karena ada Simposium, jadi Bupati tidak dapat menghadiri hearing di DPRD," terangnya.

Dia sampaikan, pihaknya sangat berharap dapat bertemu Bupati Tana Tidung, umruk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pihaknya tidak mau juga wacana ini terlalu liar, dalam artian membuat wacana yang meresahkan warga.

"Apalagi sekarang kondisi pandemi Covid-19, yang mana mereka sebenarnya mencoba untuk mandiri, bertahan hidup melakukan aktivitas yang bisa mereka lakukan," jelasnya.

Baca juga: Pembangunan Sekolah di KTT Belum Diakomodir BPPW Kaltara, Ini Langkah Pemkab Tana Tidung

Menurutnya, pemerintah Tana Tidung harusnnya hadir dan memberikan solusi kepada masyarakat.

Dia tegaskan, pihaknya mendukung program Pemerintah Tana Tidung, namun tidak dengan mamatikan sumber penghasilan masyarakat yang ada dinsekitaran Bundaran HU.

Karena sudah jelas kata dia, sebelumnya telah ada lahan yang sudah berstatus APL di Jalan Arteri menuju Desa Bebatu, yang dipersiapkan untuk pembangunan pusat pemerintahan.

"Kenapa tidak disitu bangun pusat pemerintahan, kenapa memaksakan yang ada populasi masyarakatnya?," ujarnya.

"Kita berharap Bupati memberikan solusi. Kami dibina bukan dibinasakan. Akan kami bawa ke perwakilan kami di Provinsi Kaltara," ucapnya. (*)