Berita Tarakan Terkini
Walikota Tarakan Sikapi Kasus Oknum PNS Diduga Terlibat Vaksinasi Berbayar
Walikota Tarakan dr. Khairul menyikapi insiden dugaan keterlibatan vaksinasi berbayar, yang dilakukan satu oknum PNS di instansi vertikal
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN– Walikota Tarakan dr. Khairul menyikapi insiden dugaan keterlibatan vaksinasi berbayar, yang dilakukan satu oknum PNS di instansi vertikal Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas II Tarakan.
Dikatakan Khairul, ini kemungkinan terjadi karena adanya faktor suplay and demand. Sam dengan kasus penyalahgunaan subsidi lain, karena adanya kebutuhan masyarakat lebih besar dari suplai.
Vaksin contohnya kata Khairul. Vaksinasi saat ini masuk dalam aturan wajib disertakan dalam persyaratan keberangkatan. Namun lanjutnya suplai di Tarakan terbatas.
“Bahan logistic terbatas. Maka apa yang terjadi,aka nada upaya orang berusaha mendapatkan surat keterangan meski harus berbayar dan mungkin tidak vaksinasi,” bebernya.
Ia melanjutkan,agar bisa berangkat. Apalagi yang benar-benar mendesak.
Baca juga: KRONOLOGI Kasus Vaksinasi Berbayar, Modus Pelaku Tawarkan Satu Paket Tes Swab PCR dan Tiket Pesawat
Baca juga: Oknum PNS di Tarakan Tawarkan Vaksinasi Berbayar Satu Paket dengan Swab PCR dan Tiket Pesawat
Baca juga: Peserta Tes SKD Bontang Pasti Gugur Bila Pakai Surat PCR Palsu & Langgar Prokes di Seleksi CPNS 2021
“Karena adanya kebutuhan lalu ada orang tadi, oknum petugas yang memiliki integritas kurang baik ya, dengan adanya kebutuhan tadi maka jadi celah. Termasuk PCR kemarin. Karena mahal dan terbatas dan orang butuh akhirnya dipalsukan,” bebernya.
Kembali lagi pada faktor suplai dan demand. Jika kebutuhan lebih besar dari barang yang disuplai maka tentu potensi terjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan dengan alasan tertentu.
“Dan menempuh dengan cara tidak benar. Seperti terjadi saat ini. Dan saya kira ini bisa jadi peluang kalau nanti integritas staf kita kurang baik. Dan dalam hal ini sebagai wali kota tidak mungkin bisa mengawasi sampai sedetail itu. Kembali ke kesadaran masing-masing,” tegasnya.
Disamping lanjutnya, logistic harus disediakan dan diperbanyak. Kemudian prosedur dipermudah dan jika bisa harga dipermurah. Contohnya PCR sekarang lebih murah setelah diturunkan harganya menjadi Rp 525 ribu.
Baca juga: Kasus Satu Paket Vaksin Berbayar Didalami Polres Tarakan, Diduga tak Hanya Sekali Terjadi
“Jika harga terjangkau, prosedur gampang maka saya rasa secara hati dan moral tidak akan menempuh cara yang tidak benar karena barangnya tersedia,” pungkasnya. (*)
