Breaking News:

Berita Balikpapan Terkini

Bayar Pajak Bulan September 2021, Pemkot Balikpapan Hapus Denda

Warga yang membayar PBB pada bulan September maka akan mendapat relaksasi, dengan penghapusan denda bagi wajib pajak

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Haemusri Umar. TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Masyarakat Kota Balikpapan saat ini bisa mendapatkan relaksasi pajak di bulan September 2021.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau BPPDRD Balikpapan Haemusri Umar.

Warga yang membayar PBB pada bulan September maka akan mendapat relaksasi, dengan penghapusan denda bagi wajib pajak.

Adapun penghapusan denda pajak daerah ini meliputi pajak hotel,restoran, parkir, reklame, hiburan, penerangan jalan.

Air bawah tanah, sarang walet serta mineral bukan logam dan batuan, berlaku untuk masa pajak mulai tahun 2016 sampai tahun 2020.

Baca juga: Percepat Vaksinasi di Sektor Keuangan, Kanwil DJP Kaltimtara Sasar Insan Pajak di Balikpapan

Baca juga: Tidak Perlu Datang ke Samsat, Ini Cara Mudah Bayar Pajak Kendaraan Anda Secara Online

Baca juga: Ayo, Warga Kaltim Bayar Pajak Kendaraan Bermotor sebelum Akhir Agustus, Diskon Besar Telah Menanti

Sementara itu untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) denda juga dihapuskan mulai dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020.

"Jadi bagi warga Balikpapan yang akan membayar pajak PBB nya akan dihapuskan dari denda-dendanya," ujar Haemusri, Rabu (15/9/2021).

Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun ini.

Selain itu, pemerintah kota Balikpapan juga telah menaikan pajak NJOP (Nilai Jual Objektif Pajak) ditahun 2021.

Khusus sektor jasa perumahan, meskipun pemetaan dilakukan tahun ini. Sementara target penerimaan tahun ini sebesar Rp 160 miliar dari sebelumnya Rp 120 miliar.

Baca juga: Tak Perlu Bertemu secara Langsung, Bayar Pajak di Kaltim Bisa Langsung Gunakan QRIS

la berharap, pada tahun 2022 ada kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari tahun 2021, dari target Rp 692 miliar menjadi Rp 850 miliar.

"Kami meyakini bahwa, dengan kolaborasi para OPD, Stakeholder dan dukungan DPRD, mudahan ini bisa dilaksanakan," harapnya.

Dukungan yang diperlukan diantaranya ialah pemetaan zona nilai tanah untuk menaikan NJOP dan updating data.

Kegiatan ini, kata Haemusri perlu dukungan, sehingga angka PAD sebesar Rp 850 miliar dapat tercapai di tahun 2022. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved