Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Kubar Harus Memulai Gerakan Pembayaran Nontunai

Mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perlu

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Bupati FX Yapan didampingi kepala Bapenda Kubar dan kepala Bankaltimtara Cabang Sendawar membuka Rakor TP2DD dan Sosialisasi gerakan Nontunai Percepatan Perluasan ETP di Kubar. 

TRIBUNKALTIM.CO - Mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Pemkab Kubar harus melaksanakan gerakan pembayaran nontunai guna percepatan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP).

Bupati FX Yapan SH ketika memimpin rapat koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Sosialisasi Gerakan Nasional Nontunai Percepatan dan Perluasan ETP mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukkan tren yang meningkat perlu disikapi termasuk oleh Pemkab Kubar.

Rapat koordinasi itu diikuti PD dan kecamatan secara virtual pada Selasa (14/9/2021) kemarin.

Turut hadir di ruang koordinasi kantor bupati, kepala Bapenda dan kepala Bankaltimtara Cabang Sendawar.

Baca juga: Pengintegrasian KLHS Dalam RPJMD Kubar Wajib Dilakukan

Bupati FX Yapan juga menyampaikan, sasaran kegiatan adalah memberikan pemahaman mengenai pembayaran dari tunai ke nontunai, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Tentu saja ketiga hal tersebut dapat tercapai jika peran serta seluruh pihak yang menjadi bagian dari tim ini maksimal diberdayagunakan.

Bupati berharap Bapenda, OPD terkait, bahkan camat agar bersinergi dan lebih gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka lebih cepat mengetahui dan memahami mekanismenya jika program ini sudah siap diluncurkan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Kubar Yuli Permata Mora, S.E. M. Si. mengatakan, rakor tersebut merupakan tindak lanjut setelah terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Setelah terbentuk, maka tim menyusun draf rencana aksi di mana di dalamnya terdapat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilanjutkan dengan pembentukan Tim Internal Kesekretariatan.

Tim juga telah melakukan survei perkembangan ETP Kabupaten Kutai Barat.

Transaksi digital direncanakan menggunakan aplikasi QRIS, ke depannya pilot project QRIS adalah Disdagkop (Retribusi Pelayanan Pasar) dan Dishub (Retribusi KIR).

Baca juga: Jalan Rusak Bisa Jadi Pemicu Inflasi, Wabup Berharap Pusat dan Pemprov Perbaiki Ruas Kubar-Samarinda

Kepala Bapenda juga menambahkan, sebelum launching pada November mendatang, tim akan mengumpulkan data dan informasi terkait belanja dan pendapatan pemda, melakukan analisis dan identifikasi hambatan, melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan, menyusun rekomendasi kebijakan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD semester I yang dilaporkan ke pusat dan provinsi.

Kemudian memantau perkembangan dan perluasan ETP, melakukan pendampingan terhadap OPD pemungut pendapatan daerah yang masih mengalami hambatan, uji coba dan pemeriksaan akhir persiapan launching ETP, dan membuat laporan hasil kerja TP2DD yang diserahkan kepada bupati. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved