Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Lima Fraksi DPRD Dukung Perubahan APBD 2021

Lima Fraksi DPRD memberikan pemandangan umum terhadap rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Sekretaris Kabupaten Ayonius mendengarkan pemandangan umum lima fraksi di DPRD terhadap rancangan perubahan APBD TA 2021 pada Sidang IV Masa Sidang III Tahun 2021. 

TRIBUNKALTIM.CO - Lima Fraksi DPRD memberikan pemandangan umum terhadap rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021 dalam sidang paripurna IV masa sidang III Tahun 2021.

Yang diikuti secara virtual oleh Sekretaris Kabupaten Ayonius, S.Pd., M.M. mewakili Pemkab Kubar, Rabu (15/9/2021).

Lebih lanjut Fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat pada pemandangan umum bahwa rancangan perubahan APBD 2021 sebagaimana disampaikan telah sesuai dengan kriteria perubahan yang dimungkinkan antara lain enam kriteria disampaikan.

Baca juga: Kubar Harus Memulai Gerakan Pembayaran Nontunai

Pertama, evaluasi terhadap pelaksanaan pada belanja APBD TA 2021 keadaan sampai dengan akhir Juli 2021.

Kedua adalah proyeksi penerimaan daerah TA 2021 dan perkiraan penerimaan sampai dengan Desember 2021.

Ketiga, analisis terhadap penerimaan tersebut meliputi bagian penerimaan yang secara realistis dan optimis dapat dicapai sampai dengan Desember 2021.

Keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021.

Kelima, Keputusan Bupati Kubar Nomor 800.05.027/K.855/2021 tentang Pembayaran Utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga Tahun 2020.

Terakhir adalah kriteria yang dapat dipakai untuk menilai program dan kegiatan-kegiatan prioritas dan urgen yang perlu dibiayai sampai dengan akhir tahun 2021.

Fraksi PDIP mengungkapkan dengan opsi pemerintah dengan mempertimbangkan proyeksi belanja, termasuk pertimbangan berbagai permasalahan dan keterbatasan dalam pembiayaan dan dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2021, maka strategis kebijakan anggaran di sisa tahun anggaran 2021 diarahkan pada pada pengalokasian anggaran untuk membiayai kekurangan anggaran pada beberapa program dan kegiatan, mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan yang pelaksanaannya harus ditentukan dalam kurun waktu paling lama tiga bulan efektif, mulai Oktober hingga Desember 2021.

Baca juga: Pengintegrasian KLHS Dalam RPJMD Kubar Wajib Dilakukan

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved