Tegur Kapolri Soal Kritik ke Presiden, Jokowi Ungkap Polisi yang Inisiatif Menindak Mural & Poster

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akhirnya angkat bicara perihal dirinya yang dinilai antikritik.

Jokowi bahkan mengaku sudah menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait reaksi polisi terhadap kritik yang disampaikan ke Presiden.

Belum lama ini viral mengenai banyaknya mural dan poster yang berisi kritik ke Pemerintah yang sempat diusut polisi.

Terbaru, polisi juga mengamankan sejumlah masyarakat yang membentangkan poster saat kunjungan Jokowi ke daerah.

Saat menegur Kapolri, Jokowi mendapatkan penjelasan siapa polisi yang berinisiatif melakukan penindakan terhadap kritik tersebut.

Dari informasi Kapolri, kata Jokowi, polisi yang berinisiatif melakukan penindakan berada di level Polsek.

Baca juga: Setelah Jadi Sorotan, Polisi Stop Pencarian Pembuat Mural Mirip Jokowi Bertuliskan 404: Not Found

Baca juga: Sikap Najwa Shihab saat Faldo Maldini Bantah Haris Azhar soal Cat Pesawat Presiden dan Mural Jokowi

Baca juga: Presiden Jokowi Mau Datang, Gubernur Kaltara Perbaiki Jalan Mapolda ke Mako Brigif, Ini Alasannya

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo meminta aparat kepolisian tak berlebihan menanggapi kritik masyarakat terhadap pemerintah yang disampaikan melalui mural.

Ia mengaku sudah sering dihina dan tak mempersoalkan ihwal tersebut.

“Saya minta agar jangan terlalu berlebihan.

Wong saya baca kok isi posternya.

Biasa saja.

Lebih dari itu saya sudah biasa dihina," kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/9/2021), dilansir dari Kompas.TV.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak antikritik seperti yang kerap dituduhkan publik.

Bahkan, ia mengatakan, hinaan menjadi makanannya sehari-hari.

"Saya tidak antikritik.

Sudah biasa dihina.

Saya ini dibilang macam-macam, dibilang PKI, antek asing, antek aseng, planga-plongo, lip service.

Itu sudah makanan sehari-hari," ucap Presiden.

Terkait peristiwa penghapusan sejumlah mural kritik oleh pihak kepolisian, Jokowi mengaku telah menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia tidak ingin aparat bertindak reaktif terhadap seni kritik tersebut.

Kendati demikian, kata Jokowi, dirinya tak tahu menahu mengenai penangkapan dan penghapusan mural tersebut.

Namun, menurutnya, tindakan represif itu merupakan inisiatif petugas di lapangan.

"Kapolri mengatakan itu bukan kebijakan kita, tapi Kapolres. Dari Kapolres juga menyatakan bukan kebijakan mereka, tapi di Polsek," ujar Jokowi.

"Saya sudah tegur Kapolri soal ini," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah mural mirip Presiden Jokowi bermunculan di berbagai tempat.

Pada pertengahan Agustus lalu muncul mural bertuliskan "404 Not Found" di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang.

Mural itu menjadi perbincangan warganet di media sosial setelah dihapus oleh petugas kepolisian pada Kamis (12/8/2021).

Tak lama, kembali muncul mural mirip Jokowi muncul di Jalan Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Namun, mural tersebut hanya bertahan satu hari lantaran telah dihapus oleh empat orang berpakaian sipil pada Selasa (31/8/2021).

Baca juga: KPK Percepat Pemecatan Pegawai Tak Lolos Wawasan Kebangsaan? Novel Baswedan Ingatkan Arahan Jokowi

Pengusutan Dihentikan

Seperti diketahui, kasus mural mirip Presiden Jokowi itu sempat diusut oleh pihak kepolisian.

Polisi bersama pihak terkait juga menghapus gambar mural mirip Jokowi bertuliskan 404: Not Found karena alasan melecehkan presiden yang menurutnya adalah lambang negara.

Bahkan dikabarkan sebelumnya, polisi sedang memburu pembuat mural tersebut.

Namun setelah menjadi sorotan, kasus mural yang mirip wajah Presiden Jokowi bertuliskan 404: Not Found akhirnya disetop polisi.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Deonijiu De Fatima mengatakan bahwa pihaknya tidak menindaklanjuti kasus mural tersebut lantaran tak ada unsur pidana.

Dia mengatakan mural yang dibuat di sebuah tembok di Kawasan Batuceper itu dihapus karena melanggar peraturan daerah (perda) Kota Tangerang.

"Kita nggak tindak lanjuti alias disetop. Karena tak ada unsur pidana setelah dilidik.

Dihapus kemarin karena melanggar Perda, karena faktor estetik mengotori pemandangan dan mengganggu ketertiban umum," kata Deonijiu saat dikonfirmasi, Jumat (20/8/2020) dikutip dari Tribunnews.com dengan judul Polisi Hentikan Pencarian Pembuat Mural Jokowi 404:Not Found.

Baca juga: PNS Bolos atau Tak Netral dalam Pemilu Bisa Dipecat, Jokowi Teken PP Baru Soal ASN

Baca juga: Jokowi Teken PP Baru Soal ASN, Bolos Kerja hingga Tak Netral dalam Pemilu Bisa Langsung Dipecat

Selain tak memenuhi unsur pidana, Deonijiu menyebut mural tersebut hanya melanggar perda.

Hal itu juga merupakan tindak lanjut dari arahan Kabareskrim yang menyebut presiden tak berkenan bila aparat terlalu responsif dalam menanggapi kritik.

"Ya memang tidak memenuhi unsur pidana, jadi itu hanya kena perda saja.

Selain itu Kabareskrim Polri juga sudah menyampaikan agar aparat jangan terlalu responsif dalam menanggapi kritik yang ditujukan pada presiden," tuturnya.

Heboh aksi kritik melalui kesenian berupa tulisan graffiti dan mural membuat Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan arahan kepada aparat kepolisian.

Agus menyebut kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkenan polisi terlalu responsif dalam menindak setiap kritik yang dilayangkan melalui kesenian.

Ia menuturkan telah diwanti-wanti oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berhati-hati dalam menggunakan UU ITE untuk menangani perkara kritik melalui media sosial dan juga kesenian .

"Bapak Presiden tidak berkenan bila kita responsif terhadap hal-hal seperti itu.

Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kita dan jajaran, terutama dalam penerapan UU ITE," ujar Agus kepada wartawan, Kamis (19/8/2021).

Atas arah itu, Agus mengingatkan jajarannya perihal pesan dari Kapolri agar bertindak persuasif dalam menangani perkara tersebut.

"Arahan Kapolri, Kabareskrim, Dirtipidsiber kepada jajaran selalu kita ingatkan, termasuk permasalahan mural yang dijadikan sarana kritik. Komplain saja kalau masih dilakukan," tuturnya. (*)