Breaking News:

Mata Najwa

LIVE Streaming Mata Najwa Malam Ini, Senggol Pidato Jokowi Soal Polemik Pemberhentian Pegawai KPK

Mengangkat tema "Nasib Pemberantas(an) Korupsi", Mata Najwa akan menguliti salah satu pidato Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Editor: Heriani AM
Capture Twitter Mata Najwa
Link live streaming Mata Najwa malam ini Rabu 22 September 2021 akan membahas soal Nasib Pemberantas(an) Korupsi. 

TRIBUNKALTIM.CO - Berikut ini link live streaming Mata Najwa malam ini Rabu 22 September 2021.

Acara Mata Najwa dijadwalkan kembali tayang di layar kaca Trans7 malam ini Rabu (22/9/2021), secara langsung.

Mengangkat tema "Nasib Pemberantas(an) Korupsi", Mata Najwa akan menguliti salah satu pidato Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Baca juga: Mata Najwa Hari Ini Live Trans 7 Nasib Pemberantas(an) Korupsi, Pidato Jokowi Disorot

Baca juga: Mata Najwa Terbaru: LBH Jakarta Terima 7.200 Pengaduan Kasus Pinjaman Online, Sepertiganya Legal

Baca juga: TERBONGKAR di Mata Najwa, Praktik Perusahaan China Jalankan Bisnis Pinjol Ilegal di Indonesia

Tema Mata Najwa tersebut membahas nasib sejumlah pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara resmi akan diberhentikan pada 30 September 2021 mendatang.

Sebelumnya, unggahan Instagram Mata Najwa menyoroti pidato Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9/2021).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta agar dirinya tidak melulu ditarik-tarik dalam polemik pemberhentian pegawai KPK yang tidak diloloskan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Presiden Jokowi beralasan hendak menghormati proses hukum yang terjadi MA dan MK.

"Saya enggak akan jawab tunggu putusan MA dan MK," kata Jokowi dikutip dari unggahan Instagram Mata Najwa.

Baca juga: Di Mata Najwa, Nafa Urbach Dicecar Najwa Shihab Kenapa Data Pribadinya Bocor ke Pinjol Ilegal

Mahkamah Agung (MA) pada 9 September 2021 telah mengeluarkan putusan yang menyatakan tindak lanjut hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK menjadi kewenangan pemerintah.

MA juga berpendapat Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved