INI SISI UNIK Yusril Ihza Mahendra yang Digandeng Kubu Moeldoko Gugat AD/ART Partai Demokrat Era AHY

Memang dari 12 Wakil Menteri itu terdapat lima Wakil Menteri dari parpol, yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo ( PDIP), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra (PSI), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (PPP).

Lalu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuanga (Golkar) dan Wakil Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Partai Perindo).

Wakil Menteri dari Parpol PSI dan Perindo menambah daftar parpol yang mendapat jatah kursi di kabinet.

Sebelumnya, PDIP, NasDem, PKB, Golkar, Gerindra dan PPP telah mendapatkan jatah Menteri di kabinet.

Dengan adanya pelantikan wakil Menteri hanya tiga parpol pengusung/pendukung Jokowi-Maruf yang tidak mendapatkan kursi di kabinet.

Tiga parpol itu yakni Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sementara, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi-Maruf Amin dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.

Dengan pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Yusril mengatakan tugasnya sebagai penasihat hukum pasangan Capres-Cawapres sudah selesai.

Yusril selanjutnya akan tetap menjadi advokat profesional sesuai sumpah jabatan advokat.

“Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni."

"Tampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Yusril pun berharap pembangunan norma hukum akan menempuh jalan yang benar.

Begitu pula penegakan hukum.

"Salah satu agenda penting bangsa kita adalah pembenahan masalah hukum."

"Yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju adalah adanya norma hukum yang adil, rasional, sistematik, dan harmoni satu sama lainnya."

"Jangan sampai terjadi tabrakan antar-norma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten," tuturnya.

Meskipun dirinya kini berada di luar pemerintahan, Yusril mengatakan tetap akan membantu pemerintah jika dibutuhkan.

“Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dan berharap Pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan,” harap Yusril.

Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono angkat bicara soal tidak ada satupun perwakilan parpolnya yang mengisi di pemerintahan.

Padahal, partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini jadi salah satu parpol yang 'berkeringat' di Pilpres 2019.

"Pak Yusril secara pribadi diminta secara resmi menjadi ketua tim hukum paslon 01."

"Seingat saya tidak ada portofolio yang ditawarkan untuk Pak Yusril jika menang, dan sebaliknya yang diminta oleh Pak Yusril," kata Sukmo saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).

Namun demikian, dia menyatakan wajar seandainya ada beberapa masyarakat yang kaget tak ada perwakilan dari PBB.

Sebab, kata dia, Yusril dianggap pernah tampil terdepan membela paslon 01 di sidang Mahakamah Konstitusi (MK).

"Bagaimana Pak Yusril tampil di MK mematahkan argumen tim hukum 02, dan MK memenangkan Pak Jokowi."

"Maka wajar jika sekarang masyarakat keget ketika PBB tidak mendapat satupun wakilnya di pemerintahan," ucapnya.

Kendati demikian, ia menyatakan tidak masalah dengan keputusan Jokowi.

Sukmo bilang, pihaknya ikhlas telah mendukung penuh dan berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin.

"Bagi Pak Yusril dan PBB bukan masalah dalam hal ini ditinggal."

"Kemenangan Pak Jokowi yang akan membawa Indonesia lebih baik, jauh lebih penting dibanding sekadar menempatkan kader PBB di pemerintahan," tegasnya

"PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri."

"Bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya, ikhlas bekerja tanpa pamrih, tetap kawal Pak Jokowi," paparnya.

Yusril Ihza Mahendra: 2019 Kesempatan Terakhir Prabowo Subianto Ikut Pilpres

Soal peluang Prabowo bakal maju kembali di Pilpres 2014 ternyata pernah diulas pakar hukum Yusril Ihza Mahendra tahun 2018 lalu.

Ulasan Yusril ini disampaikan sebelum Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2019 digelar.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memprediksi Partai Demokrat tidak akan berkoalisi dengan Parta Gerindra, bila Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden.

“Kalau sekiranya Prabowo maju, maka Pak Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) tidak akan ke pihak sana (Gerindra), tapi ke kubu lainnya (PDI Perjuangan dan Joko Widodo). Itu perkiraan saya, bisa saja salah,” ujar Yusril di Kantor DPP PBB di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

Yusril menambahkan, jika Prabowo tidak mencalonkan diri sebagai presiden, maka perdebatan akan terjadi di sekitar isu siapa yang memiliki elektabilitas terbaik untuk diusung Gerindra.

Karena, menurutnya Gerindra dalam posisi bisa mengusung siapa saja sebagai calon presiden.

Namun, Yusril meyakini bahwa Prabowo akan tetap mencalonkan diri sebagai presiden periode 2019-2024, karena menurutnya tahun depan merupakan kesempatan terakhir Prabowo untuk maju dalam kontestasi pilpres.

“Kalau maju atau tidaknya dia tergantung subyektif Pak Prabowo, kita hormati keputusan beliau. Tapi bisa jadi 2019 merupakan kesempatan terakhir beliau maju di Pilpres 2019, karena bila menunggu lima tahun mendatang, dari segi usia berat untuk mengemban tugas sebagai presiden,” papar Yusril.(*)

Berita Nasional Terkini Lainnya