Breaking News:

Berita Paser Terkini

Anggota DPRD Kaltim Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum di Kubar, Sasar Warga Tak Mampu 

Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fra

Penulis: Zainul | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI
Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Udin memberikan sosper Penyelenggaraan Bantuan Hukum (PBH) kepada masyarakat di Kampung Kelumpang, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat. TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar, Muhammad Udin.

Kali ini, kegiatan Sosper tersebut diselenggarakan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kampung Kelumpang, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Dia datang kembali ke Kubar untuk memberikan materi Sosper mengenai Perda Kaltim Nomor 5/2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (PBH) dari pemerintah, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Kegiatan ini disambut antusias dan diikuti oleh ratusan warga, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan.

"Warga itu kan cenderung pasrah dengan keadaan, ketika tersandung masalah hukum dan tidak ada uang. Akhirnya menyerahkan keseluruhan kepada peradilan," ujar Udin, Minggu (26/9).

Baca juga: Tanamkan Pemahaman soal Bantuan Hukum, Andi Faisal Sosper di Samuntai

Baca juga: Gelar Sosper Penyelenggaraan Bantuan Hukum di PPU, Herliana: Perda Ini Sangat Dibutuhkan Masyarakat

Baca juga: Dinas Kelautan Kaltim Gelar Sosper tentang RZWP3K, Ini Harapan Asisten II Pemprov Kaltim

Padahal, menurut Muhammad Udin, sebagai masyarakat mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan, meskipun tidak memiliki finansial yang cukup untuk menggunakan jasa penasihat hukum.

"Inilah, hanya sedikit masyarakat yang paham. Masih cukup banyak warga yang tidak paham dan tidak tahu apa-apa  saat berkaitan soal hukum. Apalagi ketika tersandung hukum dan tidak memiliki dana," ungkapnya.

Untuk itu, dirinya mengaku sengaja melakukan Sosper yang intens membahas menyangkut Perda PBH.

Sebab, seluruh warga dijamin oleh negara memiliki hak konstitusional untuk mendapat jaminan dan keadilan atas perlindungan kepastian hukum. 

"Harapannya, melalui sosper ini masyarakat bisa mengetahui dan memahami dari peraturan atau hasil dari produk hukum yang dibuat oleh Pemda," tambahnya.

Setelah pihaknya memberikan pengarahan dan pemahaman terkait PBH tersebut.

Warga yang menghadiri kegiatan cukup banyak memahami bahwa sebagai warga negara itu wajib mendapatkan haknya seadil-adilnya di mata hukum.

Baca juga: Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Perda, Anggota DPRD Kaltim Gelar Sosperda Pajak Daerah

Dan saat mengetahui hak-hak yang dimiliki, warga pun  sangat antusias sehingga mengharapkan sekali adanya bantuan hukum ini.

"Oleh karenanya, kita juga meminta kepada Gubernur Kaltim untuk segera menerbitkan Pergub terkait PBH ini. Perda kan sudah ada jadi tinggal tunggu Pergub saja. Sehingga dari situ bisa tahu berapa besaran bantuan hukum yang akan diberikan kepada masyarakat," ucapnya.(*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved