Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Tanamkan Pemahaman soal Bantuan Hukum, Andi Faisal Sosper di Samuntai

Anggota DPRD Kaltim, H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 5/2019 tentang penyelenggaraan bantuan

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas DPRD Kaltim
Anggota DPRD Kaltim, Andi Faisal Assegaf (tengah) saat sosialisasi peraturan daerah terkait bantuan hukum di Desa Samuntai, Long Ikis, Kabupaten Paser, Sabtu (28/8/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota DPRD Kaltim, H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 5/2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Sosper dilaksanakan di Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Sabtu (28/8/2021).

Kegiatan itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan, juga mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

"Tujuan diadakan sosialisai peraturan daerah ini agar masyarakat dapat memahami tata cara mendapatkan bantuan hukum ketika suatu waktu menghadapi masalah hukum," tutur Andi Faisal.

Baca juga: Koordinasi Terkait Infrastruktur, Pimpinan DPRD Kukar Bertandang Ke Karang Paci

Selain itu, kegiatan ini juga menjamin bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya menekankan, semua Warga Negara Indonesia (WNI) berhak mendapatkan bantuan hukum, karena hukum itu bukan milik para elite, tapi untuk semua," lanjutnya.

Sosper ini dipandu oleh Ahmad Syafik dan dihadiri sebagai narasumber, yaitu Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Paralegal Institut (LBH KUMHAM PI) Cabang Penajam Paser Utara (PPU) Hendri Sutrisno, S.Sos., S.H., dan Ketua Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum (YKBH) Rusmansyah, S.H., M.H.

Turut hadir sebagai undangan yakni Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Paser Nasri, Kepala Desa se-Kecamatan Long Ikis, Ketua BPD se-Kecamatan Long Ikis, dan masyarakat Desa Samuntai.

Dipaparkan oleh pemateri, Perda Nomor 5/2019 mengakomodasi semua kalangan masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan hukum.

Di dalamnya diatur bagaimana cara masyarakat meminta bantuan hukum secara gratis mulai dari tingkat penyelidikan hingga putusan untuk perkara litigasi, baik perkara perdata maupun pidana.

Baca juga: Badan Musyawarah DPRD Kaltim Agendakan Masa Sidang III, Bahas Sejumlah Raperda

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved