Breaking News:

Berita Kubar Terkini

BPJS Kesehatan Perpanjang Kerja Sama dengan Kejari Kubar dalam Bentuk Pendampingan Hukum

BPJS Kesehatan Cabang Samarinda yang membawahi BPJS Kubar dan Mahulu kembali menandatangani perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan piha

Penulis: Zainul | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI
Penandatanganan MoU BPJS Kesehatan bersama dengan Kejari Kubar di Aula Kantor Kejari Kubar, Selasa (28/9/2021) TRIBUNKALTIM.CO/ZAINUL MARSYAFI 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - BPJS Kesehatan Cabang Samarinda yang membawahi BPJS Kubar dan Mahulu kembali menandatangani perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kubar.

Acara dilaksanakan di Aula Kantor Kejari Kubar pada Selasa (28/9/2021).

"Ini perjanjian kerja sama yang diperpanjang setiap tahunnya bersama Kejari Kubar dalam bentuk pendapat, bantuan dan pendampingan hukum jika suatu saat diperlukan. Isi perjanjiannya masih sama seperti perjanjian sebelumnya dalam rangka penegakan kepatuhan," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, Mangisi Raja Simarmata.

Dia menjelaskan, perjanjian kerja sama yang dilakukan tersebut lebih mengutamakan kepada tindakan yang sifatnya persuasif dan juga mediasi, khususnya bagi peserta BPJS dari Badan Usaha yang menunggak dalam iuran kepesertaan ataupun hanya mendaftarkan sebagian dari tenaga kerjanya.

"Ini bukan untuk menghukum tapi lebih kepada penegakan kepatuhan," jelasnya.

Baca juga: Kadisdikbud Kutai Barat Buka Suara soal Penggeledahan Kejari Kubar Geledah Kantornya

Baca juga: Kejari Kubar Musnahkan Barang Bukti dari 71 Kasus Narkoba

Baca juga: Teken MoU Dengan Samsat, Kejari Kubar Siap Beri Pendampingan Hukum

Kepala Kejari Kubar, Bayu Pramesti didampingi Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejari Kubar, M. Hari menambahkan, pihak Kejari Kubar selalu siap memberikan pendampingan hukum serta membantu dalam penegakan kepatuhan di wilayah Kubar-Mahulu.

Salah satunya jika ada permintaan pendampingan hukum terkait iuran kepesertaan yang tertunggak.

"Kita selalu siap memfasilitasi dan memberikan pendampingan hukum terhadap BPJS Kesehatan terutamanya dalam hal tunggakan iuran kepersertaan BPJS oleh Badan Usaha. Namun tentu saja harus melalui alur yang sesuai, baik formal maupun informal," ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan adanya tunggakan iuran berjalan kepersertaan BPJS di dua wilayah kabupaten ini, Kejari Kubar pun siap memfasilitasi dan mendampingi pihak BPJS Kubar.

Di mana besaran tunggakan iuran berjalan kepesertaan di Kabupaten Kubar dan Mahulu mencapai nilai Rp 177.567.376.

Dengan total jumlah Badan usaha yang menunggak sebanyak 14 Badan Usaha dari dua wilayah kabupaten tersebut.

Baca juga: Kejari Kubar Segera Beberkan Hasil Penanganan Sejumlah Kasus Korupsi Terbaru 

"Kalaupun harus ada pendampingan yang membutuhkan Surat Kuasa Khusus (SKK), BPJS Kesehatan bisa memohon dan mengirimkan suratnya kepada kami. Ya, harapan kita semua semoga kerja sama serta sinergitas ini ke depannya tetap berjalan dengan baik, lancar dan tetap terjaga," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved