Ditarget Akhir Tahun, Wakil Ketua DPRD Kaltim Pesimis Proyek RS Korpri Rampung Hanya dalam 3 Bulan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Korpri di kawasan GOR Sempaja Samarinda ditarget rampung akhir tahun ini.

Namun Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji pesimis proyek tersebut rampung hanya dalam waktu 3 bulan.

Pembangunannya pun dimulai ketika Gubernur Kaltim Isran Noor menghadiri Groundbreaking pada Senin (27/8/2021) kemarin.

Dari perjanjian yang ditentukan, pembangunan RS Korpri diprediksi rampung pada akhir tahun ini.

Melihat waktu yang mepet, DPRD Kaltim merasa pesimis jika hal tersebut rampung akhir tahun.

Baca juga: Proyek RS Korpri Dipastikan Aman dari Banjir, Dinas PUPR Sebut akan Tinggikan Bangunan 1,2 Meter

Baca juga: Disinggung Kontraktor Proyek RS Korpri Diduga Pernah Bermasalah Hukum, Isran Noor Tak Ambil Pusing

Baca juga: Proyek RS Korpri Dibangun di Kawasan Banjir, Dinas PUPR Sebut akan Bangun 20 Sumur Resapan

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menjelaskan beberapa faktor pembangunan tersebut diperkirakan tidak rampung sampai akhir tahun, salah satunya masalah cuaca.

Menurutnya, jika hujan turun dengan intensitas tinggi maka pembangunan dapat tertunda.

"Kalau saya menilai ada kemungkinan tidak selesai 100 persen, tapi kita lihat dengan penjelasan Kadis, kita berharap RS selesai 100 persen di bulan Desember. Kita lihat nanti curah hujan tinggi segala macam," ucapnya, Selasa (28/9/2021).

Ia akan melihat kondisi di bulan Oktober nanti. Jika progres pembangunan di bulan Oktober sudah berjalan 30 persen, maka pihaknya yakin pembangunan rampung akhir tahun.

Jika tidak, maka pihaknya akan memanggil Dinas PUPR.

"Tapi Oktober belum selesai, ini jadi hambatan, kita diskusi ulang dengan Dinas PUPR, apa program berikutnya yang harus dikerjakan," ucapnya.

Baca juga: Gubernur Isran Noor Resmikan Pembangunan RS Korpri di Samarinda, Minta Unit Hemodialisa Dimasukkan

Maka itu, ia mengingatkan kontraktor pembangunan untuk menjaga kualitas bahan bangunan.

"Saya belum tahu masalah kualitas, sesuai dokumen lelang disampaikan PUPR, seharus kualitas wajib dijaga, itu fungsi pengawasan besok," ujarnya. (*)