Fraksi di DPRD Nunukan Beri Catatan soal Ranperda tentang Perubahan APBD 2021

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - DPRD Nunukan melalui fraksi memberikan catatan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat Paripurna, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa (28/9/2021) siang.

Catatan lima fraksi terdiri dari Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerakan Karya Pembangunan (GKP), dan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Hanura yang diwakili oleh Ahmad Triady, menyampaikan perkembangan kasus Covid-19 saat ini sudah berangsur cukup baik dibandingkan dua bulan terakhir.

Kendati begitu, kata Ahmad Triady, sesuai amanat pemerintah pusat setiap daerah wajib mengalokasikan anggaran daerah untuk penanganan virus Corona.

Baca juga: Sebut Capaian Vaksinasi di Nunukan Baru 35 Persen, Bupati Asmin Laura: Akhir Tahun Harus 70 Persen

Baca juga: Polemik APBD Nunukan, Anggota DPRD Bisa tak Dapat Gaji 6 Bulan

Baca juga: Belanja APBD Nunukan 2014 Disetujui Rp1,8 Triliun

"Kami sangat sadar bagaimana kondisi keuangan di daerah yang sangat sulit karena wabah Covid-19," ungkap Ahmad Triady di hadapan forum Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah.

"Tapi tidak serta merta kita mengabaikan hal yang sifatnya urgen untuk diselesaikan," katanya lagi.  

Ada tujuh poin yang menurut Fraksi Hanura perlu jadi atensi pemerintah daerah Nunukan.

Yakni sebagai berikut:

- Dalam anggaran perubahan itu, pemerintah daerah tidak boleh mengesampingkan komitmen untuk membayar hutang kepada pihak ke tiga yang telah melaksanakan proyek pembangunan. Yang mana bersumber dari APBD.

- Pemerintah daerah harus fokus dalam niat sebelumnya untuk mengoperasikan Rumah Sakit Pratama Sebuku.

- Dengan situasi yang serba sulit ini, Fraksi Hanura meminta kepada pemerintah daerah untuk menyusun anggaran baik perubahan maupun anggaran murni tahun akan datang, harus lebih selektif.

- Banyak dana daerah yang diserap untuk penanganan Covid-19, kami meminta agar Satgas Covid-19 melakukan kontrol yang ketat sampai pada pelaksanaan di lapangan. Sehingga anggarannya tepat sasaran.

Baca juga: Hasil Reses Akhir Tahun jangan Masuk Pembahasan RAPBD Nunukan

- Pendapatan daerah harus terus ditingkatkan. Seperti semula yang diproyeksikan sebesar Rp1.2 triliun, meningkat jadi Rp1,3 triliun atau naik 3,41 persen.

- Anggaran perubahan waktu yang tersisa sangatlah singkat, sehingga semua program yang sudah direncanakan dapat tercapai minimal 90 persen.

- Pemerintah daerah agar memprioritaskan sektor ekonomi dengan menghidupkan UMKM, kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, dalam pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Darmansyah, menilai pemerintah daerah selama ini bergantung pada dana perimbangan yang komposisinya berasal dari penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Termasuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang masih sangat besar dibanding pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga: Pengesahan RAPBD Nunukan 2013 Direncanakan Jumat

"Sementara, PAD itu merupakan modal dasar kemajuan daerah. Sehingga kami minta seluruh elemen agar bisa kolaborasi dalam meminimalisir kesenjangan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan," ucap Darmansyah dalam forum Paripurna.

Sehingga, Fraksi Demokrat merekomendasikan empat poin yang harus jadi perhatian pemerintah daerah.

Yaitu sebagai berikut:

- RAPBD perubahan tahun 2021 harus menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Baik secara makro maupun adanya kondisi fiskal.

- RAPBD perubahan tahun 2021 fokus pada jaring pengaman sosial dan bantuan sosial. Peruntukkannya harus merata di semua kecamatan.

- Dalam rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara, ada selisih antara alokasi belanja pegawai dengan jumlah pegawai. Fraksi Demokrat meminta agar tim TAPD lebih cermat dan teliti dalam membuat resume belanja pegawai.

- Target PAD dalam RAPBD perubahan lebih ditingkatkan dan OPD terkait harus kreatif dan lebih serius memikirkan sumber-sumber PAD.

"Ke depan kami inginkan pemerintah daerah membuat perencanaan pembangunan yang anggarannya berasal dari PAD," ungkapnya. (*)