Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

APBD Perubahan Kaltara Disetujui, DPRD Akan Kawal DAK Pendidikan Rp 300 Miliar

DPRD Kaltara bersama Pemprov Kaltara menyetujui rancangan Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2021

TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAM FAWDI
Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Akbar saat menyaksikan Sekprov Kaltara Suriansyah menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan Kaltara tahun anggaran 2021, Rabu (29/9/2021).TRIBUNKALTIM.CO/MAULANA ILHAM FAWDI 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG SELOR - DPRD Kaltara bersama Pemprov Kaltara menyetujui rancangan Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2021.

Dalam APBD Perubahan terdapat kenaikan anggaran belanja, dari yang sebelumnya sebesar Rp 2.364.056.627.000 menjadi Rp 2.615.424.848.927.

Menurut Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kaltara, kenaikan sebesar Rp 300 miliar tersebut, berasal dari dana alokasi khusus atau DAK untuk pendidikan, seperti halnya program bantuan operasional sekolah atau BOS.

Pihak DPRD Kaltara mengatakan, akan terus mengawal penggunaan dana tersebut di sisa tahun anggaran.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Akbar, saat ditemui usai sidang paripurna persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan 2021, di Gedung DPRD Kaltara, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: Menjelang Tenggat, APBD Perubahan 2021 Disetujui Pemprov dan DPRD Kaltara

Baca juga: APBD Perubahan 2021 Kaltara Terjadi Kenaikan, Ini Penjelasan BKAD

Baca juga: Anggaran Meningkat Rp 235 Miliar, Asumsi APBD Perubahan 2021 Bontang Diproyeksi Capai 1,5 Triliun

"Kita akan kawal perubahan itu, termasuk DAK Pendidikan itu yang sekitar Rp 300 miliar," kata Andi Akbar.

"Termasuk dana BOS dan kegiatan lainnya itu kita kawal, kita akan monitoring dan kita awasi semua yang telah disepakati di perubahan," tambahnya.

Tak hanya mengawal penggunaan anggaran, Politisi Hanura ini berharap pihak pemerintah bisa mempercepat realisasi anggaran, mengingat hingga kini realisasi anggaran masih di bawah 50 persen.

Ia ingin penggunaan anggaran juga berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

Lebih lanjut, dirinya juga berpesan agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Kaltara 2021-2026.

Baca juga: APBD Perubahan 2021 di PPU Ditiadakan, Sekda: Bukan Kewajiban yang Harus Dilaksanakan

"Termasuk kita ingin mempercepat realisasi belanja, dan realisasi ini juga fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi artinya yang berdampak kepada masyarakat," katanya.

"Lalu bagaimana ini disesuaikan dalam visi misi dan RPJMD," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved