Program Pengendalian Banjir di Samarinda Dirumuskan dalam 13 Kegiatan di Lokasi Berbeda hingga 2024

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Wilayah Sungai (BWS) wilayah IV mengungkapkan penanganan di wilayah hulu bagi persoalan banjir di Kota Samarinda.

Kepala BWS wilayah IV, Harya Muldianto mengaku telah memberikan usulan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait upaya penanganan tersebut untuk tahun 2022.

Harya mengatakan, dalam penanganan banjir di Kota Samarinda, khususnya yang bersinggungan dengan Sungai Karang Mumus (SKM), terdapat permasalahan di wilayah tengah dan hulu.

“Sementara yang kita tangani itu yang di wilayah tengah dan hulu, terutama yang di hulu, maka mungkin nanti ada pembagian porsi penanganan di setiap bagiannya yang akan ditentukan pemerintah kota,” kata Harya saat ditemui di Balaikota, Kamis (30/9/2021).

Adapun wilayah tengah Sungai Karang Mumus disebutkan dari wilayah Vorvo hingga Jalan Perniagaan.

Baca juga: Banyak Endapan Sampah, Komisi III Minta Drainase di Berbas Tengah Dinormalisasi untuk Cegah Banjir

Baca juga: Proyek RS Korpri Dipastikan Aman dari Banjir, Dinas PUPR Sebut akan Tinggikan Bangunan 1,2 Meter

Baca juga: Berbas Tengah Jadi Kawasan Rawan Banjir di Bontang, Pembangunan Drainase Diduga Jadi Penyebabnya

Sedangkan aliran sungai daerah hulu adalah yang mengalir dari kawasan Bendungan Benanga.

Diketahui, saat ini Kementerian PUPR melalui BWS sendiri sedang melakukan pekerjaan penurapan di Sungai Karang Mumus segmen Pasar Segiri.

Untuk tahap selanjutnya BWS akan melanjutkan pengerjaan tersebut hingga kawasan Gang Nibung jembatan Ruhui Rahayu.

“Untuk tahun ini sementara kita kerjakan di kawasan Pasar Segiri, tahun depan kita akan naik lagi melanjutkan dari kawasan Gang Nibung hingga Ruhui Rahayu,” tambahnya.

“Kalau untuk wilayah tengah hingga hulu SKM ini bagaimana mengembalikan kemampuan sungai sesuai desain yang kita rencanakan, mulai dari kedalaman, lebar hingga tinggi tebingnya,” ucap Harya.

Menurutnya, hal itu perlu diperhatikan agar debit air yang masuk tidak terhambat yang akhirnya meluap hingga kawasan permukiman masyarakat.

Dalam pengerjaan normalisasi Sungai Karang Mumus segmen Pasar Segiri hingga Ruhui Rahayu saat ini dilakukan dengan kerjasama antara tiga pihak, BWS bertanggung jawab untuk membangun turap di sepanjang bantaran sungai.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan normalisasi alur sungai, dan Pemkot Samarinda bertugas untuk menyelesaikan dampak sosial dan pemukiman warga di sepanjang bantaran sungai.

Sementara itu Pemkot Samarinda menentukan titik pengendalian banjir di kawasan hulu Kota Samarinda yang akan dibangun mulai tahun 2022.

Baca juga: Tahun Depan Pemkot Samarinda Bangun Dua Bendali di Kawasan Hulu untuk Cegah Banjir

Rencana pengendalian banjir itu adalah dengan membangun kolam retensi atau bendungan pengendali (Bendali) banjir yang diawali di dua lokasi.

Bendali pertama akan dibangun di kelurahan Sungai Siring yang berada di alur Sungai Lubang Putang yang terletak di Kampung Pampang Dalam.

Selanjutnya Bendali juga akan di Kelurahan Sempaja Selatan dan kolam retensi di depan Pasar Bengkuring.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kota Samarinda, Sugeng Chaeruddin yang mengatakan pembangunan Bendali di dua kawasan hulu itu akan dilaksanakan dengan skema pembiayaan tahun jamak (Multi Years Contract).

Penentuan pembangunan Bendali itu juga telah didiskusikan dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga memiliki tugas dalam penanganan banjir di kota Samarinda.

“Kita (pemkot) sementara memilih membangun Bendali di wilayah hulu Sungai Siring daerah Pampang untuk mengurangi tekanan air yang masuk ke bendungan Benanga,” jelas Sugeng di balai kota pada Senin (30/9/2021).

“Satunya di Bengkuring, untuk menghilangkan banjir yang sering terjadi di perumahan Bengkuring,” tambahnya.

Sugeng mengemukakan pembangunannya akan mulai dikerjakan pada tahun 2022 dengan penganggaran dan pengerjaan yang bertahap hingga tahun 2024.

Dua bendali yang akan dibangun itu juga diputuskan untuk dikerjakan oleh pemkot sepenuhnya, meskipun sumber anggaran pembangunannya tak hanya dari APBD kota dan juga akan diupayakan dari bantuan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

Baca juga: Proyek RS Korpri Dibangun di Kawasan Banjir, Dinas PUPR Sebut akan Bangun 20 Sumur Resapan

“Jadi kita lekukan semua, misalnya penanganan banjir di Bengkuring untuk urusan Daerah Aliran Sungai (DAS) disana kita tangani semua,” imbuh Sugeng menambahkan.

Program rencana pelaksanaan pengendalian banjir di Kota Samarinda sendiri dirumuskan terdapat 13 kegiatan di lokasi yang berbeda yang akan dilakukan hingga tahun 2024.

Beberapa di antaranya dilaksanakan dengan skema pembiayaan tahun jamak, serta ada pula yang diupayakan untuk didorong untuk ditangani pemerintah pusat seperti pembangunan sistem pintu air di Sungai Karang Mumus.

Adapun kapasitas Bendali yang akan dibangun di kelurahan Sungai Siring sendiri ditargetkan memiliki kapasitas tampungan air hingga 109,4 ribu meter kubik.

Sedangkan untuk Bendali Batu Cermin di Sempaja Selatan akan dibangun dengan kapasitas 270 ribu meter kubik.

Sekda kota Samarinda sendiri belum dapat menyebutkan secara pasti besar anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan tahap pertama di tahun 2022 tersebut.

Walikota Samarinda, Andi Harun juga sempat mengungkapkan bahwa perlunya pembangunan Bendali atau polder penampung air di daerah hulu kota Samarinda untuk mencegah limpasan air yang menuju kawasan pemukiman di perkotaan.

Hal itu dikarenakan saat banjir melanda kelurahan Budaya Pampang dan Perumahan Bengkuring, air diindikasikan berasal dari daerah Badak Mekar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehingga dua titik penampungan tersebut menjadi prioritas pertama untuk pengendalian banjir di Kota Samarinda. (*)