Jadwal Pergantian Ketua DPRD Kaltim Belum Jelas, Masih Menunggu Tanda Tangan Makmur HAPK

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar Rabu (29/9/2021) kemarin membahas tentang agenda kegiatan anggota DPRD Kaltim.

Dalam rapat tersebut membahas tentang Pergantian ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.

Bahkan dalam rapat banmus tersebut fraksi Golkar meminta agar pergantian Makmur HAPK segera dilaksanakan.

Bahkan Sekretariat Fraksi Golkar Nidya Listiyono menaikkan nada ketika meminta agar segera diagendakan.

"Kami inginkan masuk ke dalam jadwal rapat paripurna," ucap Nidya Listiyono saat hadiri rapat banmus Rabu kemarin.

Baca juga: Ketua Fraksi Golkar Minta Pembahasan Pergantian Ketua DPRD Kaltim Segera Dijadwalkan

Baca juga: Pembahasan Jadwal Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Sekretaris Fraksi Golkar Enggan Komentar

Baca juga: Yellow Day Golkar Peduli Vaksin di Kutai Timur, Ribuan Warga Kebagian Vaksin Covid-19 Gratis

Akhirnya agenda tersebut dimasukkan bersamaan dengan rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Raperda P-APBD tahun anggaran 2021.

Atas hal tersebut pihak sekretariat memberikan respon.

Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut perihal pergantian ketua DPRD.

Sebab selama sepekan ini dirinya tidak mengikuti kegiatan kedewanan.

"Saya tidak ngikutin, saya lagi cuti ini. Minggu depan sudah masuk kantor, berobat. Bisa hubungi ke bagian persidangan, hukum, dan undang-undang," ucapnya melalui telepon, Jumat (1/10/2021) siang.

Tribunkaltim.co mencoba menghubungi Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Mardareta.

Ia mengatakan jadwal pergantian ketua DPRD belum bisa dipastikan.

Sebab ia masih menunggu tanda tangan pimpinan DPRD Kaltim.

"Jadwal Banmusnya belum ditandatangani Ketua DPRD Kaltim. Segala jadwal itu kan butuh tanda tangan beliau, saat ini belum keluar lagi, mungkin lagi sibuk (pak Makmur)," ucapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS Fraksi Golkar Protes Jadwal Pergantian Ketua DPRD Kaltim tak Dimasukkan ke Banmus

Terkait regulasi ataupun sanksi jika pergantian ketua terus berlangsung tanpa menunggu putusan Mahkamah Partai, Mardareta tidak bisa berkomentar banyak.

Ia menyebut sekretariat hanya memfasilitasi keinginan para anggota DPRD saja untuk saat ini.

"Kami tunggu tanda tangan ketua baru bisa berjalan jadwal banmus. Kami di sekretariatan sifatnya cuma memfasilitasi," pungkasnya. (*)