Apa Itu Pandora Papers? Klarifikasi Luhut dan Airlangga Diduga Hindari Pajak & Rahasiakan Kekayaan

TRIBUNKALTIM.CO - Pandora Papers tiba-tiba jadi sorotan publik tanah air.

Tak hanya membongkar permainan elite politik global dunia dalam hal manajemen harta dna kekayaan mereka.

Namun dua tokoh nasional bangsa ini diduga terseret dalam Pandora Papers.

Kedua nama menteri presiden Joko Widodo alias Jokowi ada dalam daftar nama Pandora Papers.

Adalah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Untuk diketahui Pandora Papers adalah laporan yang berisi hampir 12 juta catatan dari 14 perusahaan jasa keuangan tentang upaya penghindaran pajak dan rahasia kekayaan

International Consortium of Investigative Journalists menguak laporan bertajuk Pandora Papers.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: MEMANAS, Haris Azhar Dituding Pernah Minta Saham Freeport ke Luhut Binsar Pandjaitan di Mata Najwa

Baca juga: TERBONGKAR di Mata Najwa, Haris Azhar Diduga Pernah Minta Saham Freeport ke Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Beredar di Grup WhatsApp, Poster Deklarasi Luhut for President 2024, Klarifikasi Jubir Menko Marves

Dalam hasil investigasi, dari kategori politisi, terdapat lebih dari 330 mantan politisi dan yang sekarang masih menjabat.

Raja Yordania Abdullah II, mantan PM Inggris Tony Blair, Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, Presiden Ekuador Guillermo Lasso, serta orang-orang dekat Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dari kategori miliarder, ada nama pengusaha konstruksi asal Turki Erman IIicak, dan mantan CEO produsen sepatu Reynolds & Reynolds, Robert T. Brockman.

Yang mengejutkan, dua menteri pemerintahan Indonesia disebut dalam laporan ini yaitu, Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Melansir dari Kompas.com, Luhut Pandjaitan disebut sempat menjabat di salah satu perusahaan cangkang (shell company) yang terdaftar di Republik Panama.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi membenarkan bahwa Luhut sempat menjabat sebagai Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital SA pada tahun 2007.

Sementara itu, jurnalis Majalah Tempo Raymundus Rikang mengatakan, Airlangga membantah beberapa temuan dan mengatakan tidak mengetahui adanya persoalan dua perusahaan dan tidak ada transaksi yang terjadi di perusahaan.

Baca juga: Dibekuk KPK, Nasib Azis Syamsuddin di DPR Terjawab, Ada Bantuan Golkar, Airlangga Hartarto Penentu