Breaking News:

Berita Pemkab Mahakam Ulu

Bupati Mahulu Sampaikan Jawaban Atas PU Fraksi di DPRD

Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum (PU) fraksi atas nota

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyerahkan jawaban pemerintah atas PU fraksi tentang Raperda APBD Pemkab Mahulu 2022 yang diterima Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan didampingi Wakil Ketua I Tiopilus Hanye. 

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum (PU) fraksi atas nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Mahulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Hal itu disampaikan bupati dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang III yang digelar di Ruang Rapat Bappelitbangda, Senin (11/10/2021).

Sidang paripuran yang dipimpin Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, S.E., M.BA. didampingi Wakil Ketua I Tiopilus Hanye S.AB., M.Si. serta dihadiri oleh anggota DPRD yang hadir langsung dan diikuti sejumlah kepala OPD secara virtual.

Baca juga: Sekda Mahulu Hadiri Launching Gernas BBI Kaltim 2021

Dalam jawaban pemerintah, Bupati Bonifasius menyampaikan terima kasih atas kepedulian fraksi-fraksi dalam penyempurnaan raperda.

"Raperda ini diharapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang berkembang dalam masyarakat," ujar Bupati.

Menanggapi saran dan masukan dari Fraksi Gerindra, bupati menyatakan akan menjadi perhatian terutama dalam peningkatan fungsi pelayanan, peningkatan kemampuan atau kapasitas sumber daya manusia, serta menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Baca juga: Pemkab Mahulu Siapkan 5 Fokus Pembangunan, Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD Tahun 2022 ke DPRD

Bupati menambahkan, terhadap PU Fraksi PDI Perjuangan, sebagaimana yang disampaikan pada nota pengantar adalah amanat yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perubahan nomenklatur dinas yang membidangi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

"Menyesuaikan dengan nomenklatur yang diamanatkan, termasuk penghapusan atau peniadaan tipologi untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," ungkapnya.

Saran dan masukan PU Fraksi PKB, bupati melanjutkan, dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penanggulangan bencana.

Selanjutnya untuk PU Goldem, Pemkab Mahulu berterimakasih atas apresiasi dan dukungannya terhadap pemkab terkait urgensi pembentukan dan perubahan nomenklatur perangkat daerah disampaikan dalam nota pengantar atas raperda ini.

Baca juga: Harus Bawa Ijazah dengan Nilai Terbaik, Bupati: Tekun, Cepat Lulus dan Pulang Membangun Mahulu

Sementara saat menyampaikan pengantar rapat paripurna, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, SE., M.BA. menyampaikan, rapat paripurna ini merupakan bagian rangkaian pembahasan tingkat satu antara pemerintah daerah dan DPRD melalui penjelasan pemerintah terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mahulu.

"Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan membetuk produk hukum daerah yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip peraturan Negara Republik Indonesia," jelasnya. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved