Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Dua Raperda Disetujui DPRD Kukar, 10 Rancangan Peraturan Daerah Dalam Pembahasan

Dua Perda tersebut adalah penetapan desa dalam wilayah Kukar dan perubahan kedua atas Perda nomor 17 tahun 2016 tentang retribusi jasa umum.

HO/DPRD Kukar
Situasi rapat paripurna di DPRD Kukar, HO/DPRD Kukar 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Dua Peraturan Daerah (Perda) disahkan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) usai menyetujui Rancana Peraturan Daerah (Raperda).

Dua Perda tersebut adalah penetapan desa dalam wilayah Kukar dan perubahan kedua atas Perda nomor 17 tahun 2016 tentang retribusi jasa umum.

Pengesahan berdasarkan rapat paripurna  tentang laporan akhir panitia khusus (Pansus)  dan persetujuan DPRD Kukar terhadap beberapa buah Raperda pada Senin (11/10/2021) lalu.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid menyampaikan, pansus retribusi jasa umum dan desa sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu.  Hingga hasil ini disepakati, kemudian dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kedepan.

"Telah disetujui dan disahkan dua buah Raperda jadi Perda," sebut Rasid sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/10/2021) hari ini.

Baca juga: Jalan Rusak di Desa Tanah Datar Diperbaiki, DPRD Kukar Minta Pengerjaan Selesai Tepat Waktu

Baca juga: DPRD Kukar Minta Aparat dan Pemerintah Tindak Tegas Tambang Batu Bara Ilegal di Desa Sumber Sari

Baca juga: Soal Tambang Ilegal di Desa Sumber Sari, Anggota DPRD Kukar Ini Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku

Masih ada dua raperda lagi dalam proses atau pansusnya diperpanjang. Lantaran masih ada hal yang perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. 

Pertama Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan yang kedua Pembangunan Kawasan Industri. "Dua lainnya belum bisa di sahkan,” tegas politisi Fraksi Golkar ini.

Untuk diketahui, kedepan setidaknya ada 10 rencana Raperda yang akan dibahas, sebab menjadi kebutuhan daripada pemerintah itu sendiri.  Di antaranya terkait dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Korpri.

"Raperda lainnya masih dalam proses, diperpanjang masa kerja Pansus Raperda tersebut hingga dua bulan ke depan. Sedangkan untuk Raperda yang diperpanjang masa kerjanya ini memang masih harus dikordinasikan lagi sehingga nanti hasilnya bagus dan bisa disahkan," ucap Rasid.

Adapun Draf Rancangan Raperda Perubahan Kedua atas Perda No 17 tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa penghitungan dan penetapan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan tidak dapat disetujui. 

Baca juga: Dianggap Kualitasnya Buruk, DPRD Kukar Minta Kontraktor Selesaikan Pekerjaan Jembatan Marangkayu

Dengan pertimbangan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum siap dalam kajian dan penghitungan retribusi persampahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Sehingga merekomendasikan agar retribusi penyelenggaraan penanganan sampah dapat diajukan kembali dalam propemperda Tahun 2022 dengan pertimbangan Pemkab Kukar telah melakukan kajian. Sesuai dengan intruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Salanjutnya, penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tetap dapat dibahas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kementerian Keuangan No. S-209/PK.3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Lalu didalam pengajuan awal draf rancangan Perda perubahan Retribusi Jasa Umum terdiri dari 2 Pasal dan memiliki 4 Pasal yang dilakukan perubahan.  Tercakup di dalamnya penetapan nominal biaya yang diwajibkan yaitu sebesar Rp 1.239.988, per-menara pertahun. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved