Banjir di Samarinda
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Temui Walikota Andi Harun, Kawal Penanganan Banjir Samarinda
Kunjungan Mahyudin yang juga merupakan perwakilan DPD RI dari provinsi Kalimantan Timur tersebut dalam rangka menyerap aspirasi dari pemerintah daerah
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahyudin datang ke balai kota Samarinda, Selasa (19/10/2021), untuk bertemu dengan Walikota Samarinda, Andi Harun.
Kunjungan Mahyudin yang juga merupakan perwakilan DPD RI dari provinsi Kalimantan Timur tersebut dalam rangka menyerap aspirasi dari pemerintah daerah pada masa reses.
Mahyudin datang dengan beberapa anggota DPD RI Kaltim lainnya yaitu, Aji Mirni Mawarni, dan Zainal Arifin untuk membahas beberapa hal terkait isu dan upaya penanganan masalah di daerah khususnya di Samarinda bersama sang walikota.
Dikonfirmasi usai pertemuan, Mahyudin mengatakan beberapa hal yang dibahas dengan walikota terutama upaya penanganan banjir Samarinda yang saat ini tengah menjadi fokus kerja dari pemerintah kota (Pemkot).
Baca juga: Komisi III DPRD akan Kawal Perkembangan Proyek Pembangunan Milik Pemkot Samarinda
Baca juga: Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Beri Tanggapan Walikota Andi Harun jadi Ketum Aspeksindo
Baca juga: Dukung Percepatan Herd Immunity, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gelar Vaksinasi Covid-19 di Kaltim
Mantan bupati kabupaten Kutai Timur tersebut mengakui ada beberapa masukan dari walikota terkait penanganan banjir di Kota Samarinda.
"Kami hari ini ke sini (balai kota) untuk menyisir permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Samarinda, tadi ada masukan tentang penanganan banjir seperti usulan karang mumus yang membutuhkan pintu air, butuh dana Rp 400 miliar, jadi kita sarankan untuk masukkan ke kementerian PUPR, nanti kami kawal," ujar Mahyudin.
"Jadi kami (DPD) harus dikasih tahu apa saja usulan pemerintah daerah di tingkat nasional, agar bisa kami kawal dan usulan itu bisa terealisasi," tambahnya.
Tindak lanjut dari pertemuan itu diharapkan akan terus berlanjut dan terjaga antara pemerintah daerah dan perwakilan DPD RI.
Baca juga: Walikota Andi Harun Minta SPBU di Samarinda, Tindak Tegas Orang yang Beli BBM untuk Pertamini
Tak hanya itu Mahyudin juga menyampaikan terkait upaya DPD RI untuk memperjuangkan RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan RUU daerah kepulauan dan pesisir.
Mahyudin mengatakan agar dengan RUU tersebut beberapa kewenangan teknis yang ada di daerah bisa dapat diatur oleh pemerintah daerah sendiri agar lebih optimal.
"Seperti pengelolaan lingkungan, dana reboisasi tambang itu kan tertahan di pemerintah pusat, dan realisasi reboisasi tambang nya di daerah juga tidak maksimal, jadi ini juga harus ada kontribusi dari pemerintah pusat untuk merapikan reboisasi eks tambang ini," beber Mahyudin lebih lanjut.
Pertemuan antara anggota DPD RI dengan walikota sendiri berlangsung selama sekitar satu jam, dikonfirmasi oleh walikota Samarinda, Andi Harun bahwa melalui penyerapan aspirasi pihak DPD RI ini Pemkot berharap bisa menjadi jembatan kepada kementerian di pemerintah pusat terkait program strategis pemerintah daerah.
Baca juga: Andi Harun Ingatkan Putranya, DPRD Jadi Tempat Mengabdi ke Masyarakat, Cari Rezeki Mending di Luar
"Kita menitipkan program pintu air, penanggulangan banjir, mohon untuk diberikan pengawalan dari anggota DPD RI," kata Andi Harun pada kesempatan itu.
Andi Harun memfokuskan itu kepada pemerintah pusat dan DPD RI karena menurutnya yang saat ini membutuhkan dana besar adalah penanganan banjir di Samarinda.
"Yang harus kita kedepankan tentu yang memiliki pembiayaan besar yaitu penanggulangan banjir, Kita berharap pusat bisa memberikan bantuan pendanaan untuk itu," pungkas walikota. (*)
