Breaking News:

Berita Samarinda Terkini

Walikota Andi Harun Minta SPBU di Samarinda, Tindak Tegas Orang yang Beli BBM untuk Pertamini

Walikota Samarinda, Andi Harun menginginkan agar Pertamina mengawasi dan menindak tegas SPBU di Kota Samarinda.

Editor: Budi Susilo
HO/PEMKOT SAMARINDA
Walikota Samarinda, Andi Harun, bertemu dengan PT. Pertamina Patra Niaga daneminta Pertamina untuk memperhatikan Pertamini yang merebak secara ilegal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (13/10/2021).  

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Walikota Samarinda, Andi Harun menginginkan agar Pertamina mengawasi dan menindak tegas SPBU di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang disinyalir jadi tempat incaran para pengetap. 

Mereka para pengetap menyuplai Bahan Bakar Minyat atau BBMnya bagi pihak yang bertujuan untuk menjualnya lagi di Pertamini.

"Jangan pemerintah yang selalu dihadapkan ke masyarakat, nanti buruknya selalu ke pemerintah kota seolah-olah berhadapan terus dengan masyarakat, kita tidak punya tangan untuk menindak karena barang itu dari Pertamina," tegasnya, Rabu (13/10/2021).

Sementara itu, pihak Pertamina menerangkan bahwa Pertamini yang tumbuh dikarenakan adanya selisih harga.

Baca juga: Pertamini Menjamur di Sangatta Kutim, Anggota DPRD Pertanyakan Legalitas

Baca juga: Bisnis Pertamini Dituding Ilegal, Jumlahnya Capai 140 di Samarinda, Pertamina Tawarkan Pertashop

Baca juga: Pertashop, Pertamini Resmi Milik Pertamina Beroperasi di Loa Raya Tenggarong Seberang

Meskipun Pertamina sendiri telah memiliki program langit biru dengan produk pertalite khusus (PLK) dengan harga premium.

Namun melalui Fuel Terminal Manager PT. Pertamina Patra Niaga, Erik Imam Kasmianto mengakui.

Bahwa Pertamini tersebut tidak memiliki izin untuk menjual dan membenarkan bahwa walikota memang menginginkan pihaknya untuk tidak mendistribusi produknya untuk Pertamini.

"Dari kita akan tindak lanjut apa yang menjadi fenomena Pertamini ini, tetapi menurut aturan sesungguhnya bisa ditangkap karena jual beli BBM kan harus memiliki izin ya," ungkap Erik saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan walikota.

Baca juga: Pertamini Marak Samarinda, Dalam Pertemuan dengan DPRD, Pertamina Sebut Ilegal

Menurut peraturan yang berlaku, usaha Pertamini jika tidak memiliki izin usaha bisa dikenakan pasal 53 Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling tinggi Rp 50 juta.

"Kalau keluar sebenarnya kewenangannya di Pemda nya sendiri, kalau Pertamina tanggung jawabnya hanya sampai di SPBU nya saja," katanya.

Sedangkan SPBU tahunya yang membeli kan masyarakat.

Baca juga: NEWS VIDEO Hindari Kucing, Yadi Tabrak Pertamini hingga Mobil Terbakar, Anak dan Istri Tewas

"Tetapi nanti kita bantu lah sama-sama bersinergi kalau memang dari Pemkot ingin menertibkan itu," papar Erik. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved