10 MASALAH Jakarta Sebabkan Anies Baswedan Dapat Rapot Merah, Rumah DP 0 Rupiah & Reklamasi Disorot

4. Penataan Kota Belum Partisipatif

Penataan kota dengan pendekatan partisipasi warga atau Community Action Plan (CAP) merupakan bagian dari 23 janji kampanye Anies.

Salah satu contoh penerapannya ialah pembangunan Kampung Akuarium di wilayah pesisir utara Jakarta.

LBH Jakarta menilai penerapannya tidak seutuhnya memberikan kepastian hak atas tempat tinggal layak bagi warga Kampung Akuarium.

5. Pemprov DKI Tak Serius Perluas Akses Bantuan Hukum

Hal ini disorot LBH lantaran tidak adanya aturan mengenai bantuan hukum pada level Peraturan Daerah (Perda) di DKI Jakarta.

"Kekosongan aturan inilah melahirkan berbagai dampak seperti lepasnya kewajiban pendanaan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi bantuan hukum melalui APBD," ucapnya.

"Serta penyempitan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tertindas dan buta hukum," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Anies Baswedan Diminta Setop Bohong Soal Mundurnya Pilkada, Gubernur DKI Jakarta Akui Siap Kampanye

6. Sulitnya Memiliki Tempat Tinggal di Jakarta

Program rumah DP 0 rupiah yang digadang-gadang sejak masa kampanye Pilgub DKI 2017 lalu menjadi sorotan LBH.

Anies sempat menargetkan bakal membangun 232.214 unit rumah DP 0 rupiah bagi warganya.

Target itu mendadak direvisi Gubernur Anies menjadi hanya 10 ribu unit.

Ketentuan soal pembelian rumah DP 0 rupiah ini diubah dari awalnya dikhususkan bagi warga berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Perubahan kebijakan yang cukup signifikan itu telah menunjukkan ketidakseriusan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memenuhi janji politiknya semasa kampanye," ujarnya.

7. Belum Ada Intervensi Signifikan Soal Masalah Warga Pesisir dan Pulau Kecil